Pansus Raperda RPJMD Siap Kritisi 19 Program Prioritas Helldy-Sanuji

CILEGON – DPRD Cilegon pada Jumat (16/7/2021) sore menyepakati Rahmatulloh sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Cilegon 2021-2026.

Dalam keterangannya Rahmatulloh memastikan Pansus yang terdiri 15 orang wakil rakyat ditambah unsur pimpinan DPRD itu akan mencermati secara detail menyangkut setiap lembar dokumen rancangan awal setebal 421 halaman dan rancangan akhir RPJMD setebal 116 halaman tersebut.

“Yang pasti Pansus tidak bisa diatur begitu saja, apalagi bekerja dengan cepat menyelesaikan RPJMD menjadi perda. Pembahasannya harus penuh kehati-hatian karena ini merupakan pijakan dasar Pemkot untuk bekerja lima tahun ke depan. Harapan eksekutif harus dapat disesuaikan dengan DPRD serta kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Rahmatulloh kepada BantenNews.co.id usai terpilih.

Dijelaskannya, masyarakat saat ini sangat menunggu pemikiran dan kerja keras seluruh wakil rakyatnya yang tergabung dalam Pansus RPJMD ini sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan parlemen pada kepentingan publik secara transparan.

“Maka dari itu tentu dibutuhkan kepiawaian kita dalam membahas RPJMD, apakah semua ini sudah sesuai kajian, karena kita tidak mau kalau ini hanya sebatas melegalkan program lima tahunan yang disusun oleh Bappeda dan Tim. Karena pada prinsipnya, kami ingin masyarakat dinaikkan derajatnya agar bisa menikmati APBD yang lebih baik dan lebih besar,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Cilegon ini.

Baca : Pendapatan Daerah Minim Disorot, Helldy Klaim BUMD Limbah dan Investasi Mampu Dongkrak APBD

Di bagian lain Wakil Ketua Pansus, Faturohmi menegaskan unsur perwakilan seluruh fraksi di DPRD yang tergabung dalam pansus harus dapat membedah seluruh isi dokumen RPJMD secara terperinci.

“Kita akan menggali beberapa persoalan, karena dari sekian banyak program yang dituangkan dari lima misi terkait dengan hal-hal yang fundamental untuk kepentingan masyarakat, berikut 19 program prioritas itu harus banyak yang akan dikoreksi, karena sifatnya yang hanya rutinitas, artinya itu sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tidak ada inovasi,” ujarnya.

Politisi partai Gerindra ini bahkan mencontohkan, minimnya inovasi eksekutif tersebut salah satunya yakni menyangkut kinerja pendapatan.

“Rencana inovasi pendapatan itu kan belum kelihatan ya. Kita belum melihat itu secara konkret, apa yang harus disiapkan ketika bicara inovasi. Seperti contoh menggali pendapatan dari BUMD, tapi faktanya yang kita lihat dan dilakukan pemerintah daerah hari ini belum ada terobosan yang baru. Kepala daerah berwacana sih boleh, sah-sah saja, tapi akan kita koreksi apakah ini relevan dengan kondisi hari ini,” ujarnya.

Pendapatan daerah, lanjut Faturohmi, dipastikan akan menjadi pembahasan yang paling diprioritaskan pansus lantaran besarnya belanja program eksekutif pada era kepemimpinan Walikota Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta.

“19 program prioritas itu tentu membutuhkan biaya dan anggaran. Sehingga mau tidak mau pemerintah daerah harus berinovasi untuk meningkatkan pendapatan dan menggolkan agenda-agenda tersebut,” tandasnya. (dev/red)