Pandeglang Tunggu Instruksi Soal Pembelian Migor Pakai Aplikasi

PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Dikoperindag) masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi Banten terkait pembelian minyak goreng (Migor) menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan Pandeglang, Johanas Waluyo mengungkapkan saat ini pemerintah pusat masih melakukan sosialisasi terkait penerapan pembelian migor curah dengan menggunakan aplikasi.

“Saat ini kita belum melakukan apa-apa. Namun yang jelas, pasti bakal ada sosialisasi kepada masyarakat juga,” kata Johanas, Selasa (28/6/2022).

Ia membeberkan, bagi warga yang tidak bisa menunjukkan aplikasi PeduliLindungi saat membeli migor curah bisa menggunakan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk, sehingga warga masih bisa membeli minyak goreng curah.

“Jika kebijakan itu sudah diterapkan, masyarakat tidak perlu khawatir. Karena ketika tidak punya aplikasi bisa dengan menggunakan KTP,” bebernya.

Selain mengatur pembelian, pemerintah juga akan mengatur lokasi pedagang migor curah. Alhasil, ketika kebijakan ini sudah diberlakukan masyarakat tidak bisa membeli minyak curah di sembarang tempat. Ia mengakui memang hingga saat ini masyarakat belum siap jika kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah.

“Sejauh ini kami belum tahu datanya dimana saja nanti lokasi-lokasinya pedagang minyak curah ditetapkan. Secara kesiapan memang belum. Soalnya agen saja di Pandeglang belum ada yang menggunakan aplikasi,” katanya.

Seorang ibu rumah tangga, Sukramah mengaku dirinya merasa keberatan jika kebijakan itu diberlakukan oleh pemerintah. Sebab, kalau harus menggunakan aplikasi dirasanya repot, karena harus punya ponsel android. Tapi, jika hanya menggunakan KTP masih dianggap mudah.

“Saya belum tahu. Kalaupun harus, ya repot juga saya rasa. Karena saya tidak punya Hp, kalau hanya dengan KTP sih gak apa-apa,” tutupnya.

(Med/Red)