CILEGON – Para pendukung Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota saling serang di grup media sosial (Medsos) Facebook. Ada dua grup di medsos sejuta umat itu yang kontennya membahas berbagai hal seputar Pilkada Cilegon.
Pantauan BantenNews.co.id, Selasa (4/8/2020) dua grup yang paling ramai dan panas membahas Pilkada Cilegon yakni Bursa Calon Walikota Cilegon 2020 dengan sekitar 3.000 anggota dan Menuju Kursi Walikota Cilegon dengan sekitar 1.000 anggota.
Pada grup tersebut banyak di antara pendukung Balon saling serang antara Balon yang satu dan lainnya. Terkadang suasana pun sangat panas karena konten yang digelontorkan tak jarang berupa ejekan yang kemudian dibalas dengan saling ejek antar pendukung.
Ternyata suasana politik yang cukup panas di media sosial itu sudah mendapatkan perhatian pihak kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon.
Diketahui di Cilegon saat ini terdapat empat pasangan Balon yakni Ratu Ati Marliati-Sokhidin, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta, Iye Iman Rohiman-Awab dan Ali Mujahidin-Firman Mutakin.
Sebelumnya, Kapolres Cilegon, AKBP Yudhis Wibisana menyatakan pihknya telah menyiapkan tim siber guna memantau perkembangan politik di dunia maya mulai memanas.
Pemantauan tim siber tersebut dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diiginkan yang menggangu keamanan di Cilegon, seperti penyebaran berita hoax, isu sensitif yang dapat mengancam keamanan masyarakat jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
“Tensi politik di Cilegon mulai meningkat ya, di sosmed juga. Tim siber sudah kita kerahkan semaunya, baik itu Mabes Polri, Polda Banten maupun Polres Cilegon, kita selalu ada koordinasi sehingga kita selalu sinergi terkait kegiatan keamanan Pilkada serentak ini,” ujar Kapolres ditemui usai acara Coffee Morning dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejari Cilegon di salah satu hotel, Rabu (8/7/2020) lalu.
Kapolres menegaskan pihaknya tidak akan segan menjerat netizen yang melanggar aturan baik secara Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun undang-undang Pilkada serentak.
“Nanti akan kita lihat, namun yang diutamakan adalah undang-undang Pilkada, kalau dia sudah mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada, tentu menggunakan undang-undang Pilkada, tapi bila belum ada dimulainya penetapan pesertanya, itu menggunakan Undang-Undang ITE,” terangnya.
“Namun semua ini masih dalam pra kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, pengamanan kita bukan hanya di Cilegon, tapi juga di Kabupaten Serang,” lanjutnya.
Dikatakan Kapolres, pelanggaran ITE bisa dilaporkan dimana saja. Sehingga bisa diproses di luar wilayah.
“Mungkin orangnya, orang Cilegon, tapi bisa diproses di Jakarta, bisa diproses di Sumatera, tergantung dimana pelakunya,” tambahnya.
Senada dikatakan Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi. Dia menyatakan, pihaknya saat ini sedang memantau akun buzzer di media sosial Facebook. Namun dia tidak menjelaskan detail akun mana saja yang dipantau.
Pemantauan tersebut terkait dengan kampanye-kampanye setiap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan ikut berkontestasi di Pilkada mendatang.
Hal itu diungkapkan Siswandi usai mendampingi Anggota Bawaslu Republik Indonesia Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afiffudin di salah satu restoran di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Senin (20/7/2020).
“Kita pantau baru mencapai 30 persen, artinya belum sangat maksimal,” ujar Siswandi.
Meski belum maksimal lantaran terkendala alat, namun pihaknya meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh apabila ada postingan yang bernada negatif.
Meskipun sedang memantau aktivitas akun-akun buzzer politik di Facebook, namun Bawaslu mengaku berhati-hati dalam menangani hal tersebut, sebab terkendala oleh sistem teknologi.
“Di media sosial itu kami tidak punya tim cyber untuk mencari subjek hukumnya, itu kendalanya karena kita enggak punya alat digitalnya,” katanya.
(Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
