KAB. SERANG – Komisi III DPRD Kabupaten Serang menyoroti belum maksimalnya pengelolaan retribusi daerah, terutama sektor parkir dan persampahan. Padahal, dua sektor tersebut memiliki potensi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Supiyanto mengatakan, realisasi retribusi daerah hingga 2 November 2026 memang menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, capaian tersebut belum membuat pemerintah daerah boleh berpuas diri.
Supiyanto menyebut, realisasi retribusi pada 2 November 2026 sudah menembus 80 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan capaian pada tanggal yang sama tahun 2025, yang baru mencapai 76 persen.
“Kalau melihat target dan realisasi potensi pendapatan per tanggal 2 November kemarin, sudah di atas 80 persen. Tahun 2025 pada periode yang sama baru 76 persen, sedangkan tahun ini sudah 80 persen,” kata Supiyanto, Senin (9/11/2026).
Peningkatan itu, lanjut Supiyanto, juga terjadi ketika pemerintah daerah menaikkan target retribusi dari Rp230 miliar pada 2025 menjadi Rp250 miliar pada 2026.
Meski begitu, Supiyanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar mengejar angka menjelang akhir tahun, tetapi juga mengukur target berdasarkan potensi riil di lapangan.
Ia mengingatkan OPD agar tidak memasang target terlalu rendah hanya demi mengejar realisasi tinggi. Sebaliknya, pemerintah daerah harus menginventarisasi seluruh sumber pendapatan secara akurat sebelum menyusun target retribusi 2027.
Salah satu sektor yang mendapat sorotan ialah retribusi parkir. Supiyanto menilai pendapatan dari sektor tersebut masih jauh dari potensi yang dimiliki Kabupaten Serang.
Saat ini, penerimaan dari dua jenis retribusi parkir, yakni parkir khusus dan parkir tepi jalan umum, baru berkisar Rp800 juta per tahun. Padahal, wilayah Kabupaten Serang cukup luas dan memiliki banyak titik yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
“Parkir baru sekitar Rp800 juta setahun. Padahal kalau melihat potensi Kabupaten Serang begitu luas. Makanya itu yang menjadi sasaran,” ujarnya.
Supiyanto mencontohkan, area parkir di sejumlah puskesmas milik pemerintah daerah. Menurutnya, beberapa puskesmas memiliki lahan parkir yang berpotensi masuk dalam pengelolaan retribusi daerah.
Namun, ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pengelola puskesmas sebelum menerapkan pungutan.
Pemerintah harus memastikan lokasi tersebut memenuhi ketentuan dan tidak membebani masyarakat yang datang untuk berobat.
“Selama ini parkirnya boleh dibilang liar, padahal itu punya pemerintah. Tetapi jangan sampai juga menjadi beban masyarakat. Kalau orang mau berobat, masa parkirnya kosong,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah mengkaji penggunaan sistem pembayaran digital, seperti barcode, agar transaksi parkir lebih mudah dan penerimaan langsung masuk ke kas daerah.
Namun, Supiyanto mengakui pembahasan teknis tersebut perlu melibatkan OPD terkait, terutama Dinas Perhubungan.
Di tengah sejumlah sektor yang masih membutuhkan optimalisasi, Supiyanto menyebut retribusi perizinan tertentu justru telah melampaui target. Hingga 2 November 2026, realisasinya mencapai sekitar 100,6 hingga 100,7 persen.
Salah satu penyumbang penerimaan berasal dari perpanjangan izin tenaga kerja asing. Nilai tukar dolar dan perpanjangan masa berlaku izin turut memengaruhi penerimaan sektor tersebut.
Selain itu, politisi Partai Keafilan Sejahtera (PKS) itu juga melihat potensi pendapatan dari pengelolaan pasar, kios, dan layanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada 2027.
Ia meminta pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan PAD dan iklim investasi. Menurutnya, kebijakan pungutan harus memiliki dasar aturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“Jangan sampai upaya meningkatkan pendapatan justru menghambat investasi. Kita harus melihat kondisi riil dan memastikan aturan yang menjadi dasar pungutan jelas,” tegasnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah