SERANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum HS, mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten agar tidak memangkas alokasi belanja untuk kebutuhan publik di tengah ketidakpastian kondisi fiskal.
“Pendapatan kita menurun hampir drop. Secara otomatis kalau pendapatan menurun, ini efeknya kan ke program kemasyarakatan,” ujar Barhum.
Barhum menekankan bahwa tekanan anggaran daerah ditambah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh menjadi alasan mengabaikan pemenuhan kebutuhan rakyat.
“Ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal kita sekarang agak tidak baik-baik saja. Pendapatan kita menurun, ini juga harus benar-benar ditingkatkan pendapatan daerahnya, digenjot lagi,” tuturnya.
Menurut koordinator Komisi V DPRD Banten ini, target-target pembangunan jangka menengah tidak boleh meleset hanya karena hambatan penerimaan daerah. “Kita harus mandiri, harus mawas diri juga, agar jangan sampai kita terperosok, program RPJMD Gubernur itu tidak tercapai, nanti ada efek sosial yang tinggi,” tegasnya.
Terkait fasilitas layanan dasar, Barhum menaruh perhatian khusus pada fasilitas kesehatan di Banten Selatan, khususnya RSUD Cilongrang dan RSUD Labuan yang dinilai masih kekurangan alat serta tenaga medis. “Jangan sampai masyarakat itu dari Lebak-Pandeglang lari ke rumah sakit di Serang, jaraknya cukup jauh. Ini harapan dipenuhi seluruh sarana dan prasarana atau alat-alat kesehatan serta tenaga ahli medisnya,” katanya.
Guna menuntaskan krisis dokter spesialis di daerah pelosok, ia mendorong Pemprov Banten mengambil langkah afirmatif terhadap putra-putri daerah yang menempuh pendidikan kedokteran. “Maksud saya dikawal, dibimbing. Pemerintah harus memberikan garansi, langsung digaransi untuk jadi pegawai negeri dari Pemprov sendiri biar kita punya tenaga medis benar-benar putra daerah Banten,” ucap Barhum.
Di samping ketersediaan tenaga medis, masalah penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada kelompok rentan dan penyandang disabilitas turut menjadi sorotan tajam. “Terlalu rumit, itu tidak manusiawi menurut saya. Enggak usah pakai desil-desil lah, kalau penyandang disabilitas ya wajib dapat PBI,” tegasnya mengkritik regulasi verifikasi data yang kaku.
Barhum memaparkan realitas sosial warga yang mengalami kesulitan ekonomi pascapemutusan hubungan kerja (PHK) hingga menunggak iuran jaminan kesehatan. “Masih banyak di kampung-kampung yang punya BPJS mandiri, ketika ditanya angsurannya enggak bayar. Kadang-kadang ketika di rumah sakit ditolak, itu menjadi ironi,” jelasnya.
Untuk mengatasi karut-marut verifikasi penerima bantuan, ia menyarankan mekanisme pendataan berbasis desa secara berkelanjutan. “Saya inginnya ada semacam pegawai yang ditetapkan ditaruh di desa untuk mendata secara menyeluruh. Ditempatkan sebagai operatornya, jadi data itu setiap hari update, jangan dari atas ke bawah tapi bottom-up,” jelas Barhum.
Menurut Barhum, pendataan harian dari level desa tersebut penting agar alokasi bantuan sosial tidak dimanipulasi oleh kepentingan politik di tingkat lokal. “Jangan sampai kepala desa kadang-kadang tim suksesnya saja yang dimasukin data PBI, gilirannya lawannya enggak dimasukin. Harus secara terintegrasi sektoral, tidak lagi ada diskriminasi,” ungkapnya.
Mengakhiri keterangannya, Barhum mengajak jajaran eksekutif untuk memperkuat koordinasi demi menyelamatkan sektor-sektor prioritas masyarakat. “Kondisi yang seperti ini tidak harus kita perdebatkan, tapi kita perjuangkan bersama agar semua sektor yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa terkendali dengan baik,” pungkasnya.
Tim Redaksi