OTT KPK, Dirut PT KS Klaim Tak Ganggu Target Produksi Baja

CILEGON – Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (KS), Silmy Karim angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Direktur Produksi dan Teknologi, Wisnu Kuncoro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam siaran pers yang diterima wartawan, Sabtu (23/3/2019), Silmy mengaku prihatin atas kasus tersebut.

“Sehubungan dengan informasi operasi tangkap tangan oleh KPK pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di daerah BSD City, Tangerang terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel, dalam kerangka asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK, segenap Manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini,” ujarnya

Dia menyatakan bahwa saat ini perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate government di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan.

“Dengan adanya dugaan suap ini, maka Manajemen Krakatau Steel menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK,” tegasnya.

Dia menyatakan Manajemen PT KS akan membantu sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

“Kami berharap proses ini segera selesai sehingga Perseroan segera dapat memenuhi target, baik produksi baja untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” katanya.

Dia menuturkan pihaknya menjamin bahwa penegakkan hukum yang sedang berlangsung tidak akan menganggu program kerja perusahaan, pengembangan yang sedang dikembangkan dan pencapaian target tahun 2019.

“Tidak ada satupun kebijakan perusahaan yang mendukung adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kami berharap hal ini menjadi titik tolak yang positif untuk mendukung KS bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang kami jalankan,” tuturnya

Dia menambahkan BUMN adalah perusahaan milik negara yang harus dijaga dari intervensi dan upaya pelemahan, termasuk pelemahan karena praktik korupsi. (Man/Red)