CILEGON – Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta dikabarkan hingga saat ini masih terus menggodok, mematangkan komposisi jabatan dan SDM yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan.
Dari penelusuran, diketahui masih terjadi perubahan nama-nama, jumlah SDM hingga formasi tim yang digadang akan efektif bekerja pada April mendatang tersebut.
“Memang ada beberapa nama yang di awal sempat masuk, belakangan diubah. Tapi semuanya tergantung Pak Helldy. Seperti unsur Sekretaris yang malah ditiadakan, diganti dengan Ketua Harian di bawah Ketua Tim,” ungkap sumber BantenNews.co.id, Rabu (31/3/2021).
Sumber ini pun mengungkap, perubahan juga terjadi pada komposisi tim yang semula dikelompokkan pada bidang-bidang tertentu. “Awalnya memang bidang-bidang ya, tapi kabarnya malah diubah menjadi unsur Dewan Pakar dan Dewan Eksekutif. Semuanya masih dinamis, jadi ditunggu saja,” imbuhnya.
Baca : Diam-diam, Pemkot Cilegon Susun Tim Percepatan Pembangunan
Rencana pembentukan Tim Percepatan Pembangunan itu pun ditanggapi oleh Akademisi Untirta, Fauzi Sanusi. Dimintai pendapatnya, Fauzi memandang langkah Helldy-Sanuji membentuk tim eksternal birokrasi yang membantu kerjanya di pemerintahan merupakan hal yang wajar.
“Sah-sah saja ya dalam rangka reinventing management, artinya meng-engineer kembali manajemen internal dengan mengundang pakar-pakar. Tapi konteksnya seharusnya memang pemberdayaan SDM internal, jadi bagaimana tim itu memberdayakan SDM yang ada di Pemda,” ujarnya.
Menurut Fauzi, sejatinya pasca dibentuk tim tersebut dapat membangun keselarasan kinerja dengan SDM yang ada di internal pemerintahan. “Jadi yang bekerja adalah tetap SDM yang ada seperti Asda, Staf Ahli Walikota. Nah itu berkolaborasi dengan tim yang akan dibentuk. Itu ngga apa-apa, seperti perusahaan mengundang konsultan,” katanya.
Disinggung soal adanya dampak terhadap anggaran belanja daerah atas pembentukan tim tersebut, Fauzi tak menampik perlunya keterlibatan parlemen.
“Ya karena ini belum ada anggarannya, berarti harus bisa minta anggaran ke DPRD untuk dianggarkan di anggaran perubahan. Jadi itu tinggal bagaimana Pak Helldy meyakinkan DPRD bahwa (Tim Percepatan Pembangunan) itu penting,” katanya.
Lebih jauh, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta 2016-2019 ini mengingatkan pentingnya pengisian SDM yang mumpuni dalam tim agar reformasi birokrasi pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik juga dapat terpenuhi.
“Dan yang terpenting pula orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang benar-benar pakar di bidangnya dan sudah terbukti, jadi bukan karena kedekatan dan sebagainya, karena ini menyangkut pertanggungjawaban anggaran,” tandasnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
