SERANG – Ombudsman RI Perwakilan Banten menilai bahwa minimnya sosialisasi menjadi salah satu biang kerok kegaduhan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK tahun 2025 di Provinsi Banten.
Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi menuturkan bahwa ketidakpahaman masyarakat mengenai perubahan mekanisme sistem zonasi berbasis jarak menjadi zonasi berbasis nilai merupakan penyebab lain polemik. Hal itu diperparah dengan penyampaian informasi kepada publik yang buruk dari penyelenggara.
“Kami sudah dari awal mengingatkan bahwa ada perubahan signifikan dari sistem zonasi. Tapi waktunya terbatas, dan masyarakat nggak banyak yang paham,” kata Fadli kepada wartawan Senin (7/7/2025) kemarin.
Katanya, sistem yang baru, berbasis nilai dalam satu kawasan domisili membuat orang tua calon siswa keliru dalam memperhitungkan peluang anak mereka diterima di sekolah negeri pilihan. Anggapan mereka, kedekatan rumah dengan sekolah masih jadi faktor utama.
“Banyak masyarakat yang berpikir kalau rumahnya dekat pasti diterima. Padahal sekarang sistemnya diubah, dalam radius domisili seleksinya pakai nilai,” jelas Fadli.
Dalam catatan Ombudsman, setidaknya ada lebih dari 70 aduan masyarakat terkait permasalahan SPMB. Sejauh ini, baru 10 laporan yang sudah memenuhi unsur pelanggaran administratif dan sedang diproses Ombudsman
Komunikasi buruk sekolah dengan orang tua calon siswa kata Fadli, semakin membuat mereka tidak paham mengenai sistem yang baru. Menurut dia, Pemprov Banten harus juga aktif memberikan penjelasan langsung kepada publik.
“Sekarang saatnya Pemda menjelaskan. Supaya masyarakat paham bahwa sistem ini memang seperti ini, bukan karena hal-hal lain,” katanya.
Fadli menambahkan, edukasi publik yang konsisten sangat krusial untuk mencegah terulangnya kesalahpahaman di masa mendatang. Terlebih, perubahan sistem seleksi pendidikan selalu memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ibnu Rushd
