CILEGON – Proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Cilegon, yang digadang-gadang akan menjadi solusi kemacetan dan pendorong ekonomi di Kota Baja, kini teronggok sepi bak monumen kegagalan. Bertahun-tahun proyek ambisius ini masih jauh dari kata rampung, sehingga meninggalkan tanda tanya besar di benak masyarakat Cilegon tentang nasib akhir proyek bernilai fantastis ini.
Ide pembangunan JLU Cilegon muncul sebagai respons terhadap terus meningkatnya volume kendaraan, khususnya truk-truk industri berat yang melintasi pusat kota. Kemacetan parah menjadi pemandangan sehari-hari, menghambat aktivitas ekonomi dan mengganggu kenyamanan warga.
JLU diharapkan mampu mengurai simpul kemacetan dengan mengalihkan lalu lintas industri langsung tanpa harus masuk ke jantung kota.
Pada awal perencanaannya, proyek ini disambut antusias. Anggaran besar dialokasikan, janji-janji manis pun ditebar. Namun, seiring berjalannya waktu, progres pembangunan tak sejalan dengan ekspektasi. Beberapa segmen memang sudah terbangun, namun banyak bagian lain yang masih berupa lahan kosong.
Salah satu kendala utama yang kerap disebut-sebut sebagai biang keladi mangkraknya JLU adalah masalah pembebasan lahan.
Proses negosiasi dengan pemilik lahan yang berlarut-larut, perbedaan harga, hingga sengketa kepemilikan menjadi batu sandungan utama. Banyak pemilik lahan merasa dirugikan atau enggan melepas tanahnya, memperlambat bahkan menghentikan pekerjaan di beberapa titik vital.
Kurangnya sinkronisasi dan komunikasi yang efektif antardinas dan lembaga seringkali menciptakan hambatan birokrasi yang memperparah kondisi. Alokasi anggaran yang tersendat juga menambah daftar panjang permasalahan.
“Sudah lama sekali proyek ini tidak ada kelanjutan yang signifikan. Dulu katanya mau selesai cepat, tapi ini malah seperti jalan buntu,” keluh Ibu Aminah, seorang warga Kecamatan Purwakarta yang lahannya berbatasan langsung dengan area proyek JLU, Selasa (29/7/2025).
“Kami berharap pemerintah bisa serius menyelesaikan ini, jangan sampai jadi kuburan uang rakyat saja,” ujarnya melanjutkan.
Terbengkalainya JLU tidak hanya berdampak pada citra pemerintah, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Kemacetan masih menjadi momok dan potensi pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur JLU yang sebelumnya dijanjikan pun kandas.
Warga yang lahannya sudah dibebaskan namun proyeknya belum tuntas juga menghadapi ketidakpastian.
Selain itu, beberapa area proyek yang terbengkalai kini menjadi sarang aktivitas tak bertanggung jawab atau bahkan tempat pembuangan sampah liar, menambah daftar masalah lingkungan di Cilegon.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan JLU Cilegon akan rampung. Berbagai janji dan target waktu telah berlalu tanpa realisasi yang berarti.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, Tb Dendi Rudiatna mengungkapkan bahwa pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2026 ini pihaknya tidak menganggarkan untuk proyek JLU.
“Tahun ini pada anggaran perubahan kami tidak menganggarkan. Mungkin tahun 2026 kami anggarkan untuk pembebasan lahan,” ucapnya ditemui di Kantor Walikota Cilegon.
Dia menyatakan proyek JLU bakal terus berjalan sesuai dengan yang direncanakan. “Pasti pembangunan JLU terus berjalan,” katanya.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin