PANDEGLANG – Perkumpulan Nalar Kabupaten Pandeglang mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terkait kerja sama sampah dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel). Kritikan tersebut dilakukan usai kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja sama sampah, pada Jumat (25/7/2025) kemarin, di ruang Anggrek Puspemkot Tangsel.
Juru Bicara Nalar Pandeglang, Shobana Ilham menilai Pemkab Pandeglang seolah mengesampingkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat, terutama warga sekitar yang berdekatan langsung dengan TPA Bangkonol.
Pemkab Pandeglang berdalih MoU tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tetap melanjutkan kerja sama tersebut meski mendapatkan penolakan.
“Pemerintah Pandeglang memang telah menandatangani kerja sama dengan Kota Tangerang Selatan untuk menerima kiriman sampah. Alasan resminya untuk menambah PAD dan memanfaatkan lahan TPA yang belum optimal,” kata Shobana saat dihubungi, Senin (28/7/2025).
Menurut Shobana, kompensasi dan tawaran bantuan keuangan bagi Pemkab Pandeglang sangat menggiurkan. Namun, di balik tawaran tersebut Pemkab Pandeglang juga harus mempertimbangkan dampak dan kemampuan TPA Bangkonol dalam pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
“Angka yang disebut Rp250 ribu per ton dan Rp40 miliar bantuan keuangan tampak menggiurkan. Tapi mari jujur, apakah Pandeglang sudah mampu mengelola sampahnya sendiri? Kita tahu jawabannya, belum,” ujarnya.
“Banyak desa/kelurahan di Pandeglang masih membuang sampah ke sungai, membakar di halaman, atau menumpuk di pinggir jalan karena infrastruktur pengelolaan belum memadai,” tambahnya.
Kata Ilham, Pemkab Pandeglang sah-sah saja melakukan kerja sama tersebut. Namun, dengan catatan pengelolaan sampah di TPA Bangkonol sudah baik sehingga tidak ada anggapan kalau Pemkab Pandeglang hanya memukul beban wilayah lain tanpa memikirkan beban wilayahnya sendiri.
“Tidak ada sistem pemilahan yang berjalan. Bank sampah masih minim. TPA kita pun belum memakai teknologi pengolahan yang layak seperti kota-kota besar. Lalu, mengapa saat kita masih belajar berjalan, kita justru dibebani menggendong sampah dari kota lain yang lebih maju sistemnya,” katanya.
Selain itu, warga yang tinggal berdekatan langsung dengan lokasi TPA Bangkonol harus menghadapi dampak nyata akan ditimbulkan. Sedangkan kompensasi dan jaminan sosial bagi warga belum tentu direalisasikan oleh Pemkab Pandeglang.
“Warga yang tinggal di sekitar TPA Bangkonol kini menanggung dampak langsung seperti bau menyengat, air tanah yang tercemar dan kesehatan yang terancam. Kompensasi dan jaminan sosial masih sebatas rencana. Sementara setiap hari 150 ton sampai 200 ton sampah dari luar terus berdatangan. Ini bukan solusi, ini pemindahan beban,” jelasnya.
Pihaknya juga mengaku, Nalar tidak antipati terhadap kerjasama sampah dan kemajuan Pandeglang. Akan tetapi, langkah tersebut sebaiknya dilakukan ketika pengelolaan dan infrastruktur yang ada sudah mampu melakukannya.
“Kami tidak anti kerja sama tapi kerja sama yang sehat harus dimulai dari rumah yang sehat. Benahi dulu sistem pengelolaan sampah lokal, bangun kesadaran dan infrastruktur dari desa ke kota. Baru setelah itu bicara ekspansi dan solidaritas anta rwilayah,” tutupnya.
Penulis : Memed
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd