SERANG – Kampus Merdeka yang diusung oleh Mendikbud Nadiem Makariem menimbulkan pro-kontra di institusi Perguruan Tinggi. Sebagian kampus masih menunggu realisasinya, sebagian mencoba menerjemakan dan berusaha mengimplementasikan melalui perangkat dan matakuliah yang relevan.
Farid Ibnu Wahid selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI) Fakultad Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menjelaskan bahwa ada beberapa matakuliah yang cukup relevan untuk menerjemahkan Kampus Merdeka yang berorientasi pada merdeka belajar bagi mahasiswa tersebut.
”Di Jurusan kami ada matakuliah Pembelajaran Literasi. Ini Matakuliah baru yang merespons fenomena di masyarakat. Harapannya matakuliah ini bisa mengajak mahasiswa untuk memahami realitas perkembangan literasi di Indonesia baik secara konsep maupun praksis.”
Farid juga menjelaskan bahwa matakuliah ini dikembangkan di Jurusan PBI untuk menjadi bekal bagi mahasiswa yang notabene akan menjadi guru di kemudian hari. “Silakan Anda searching setiap penelitian yang dilakukan oleh lembaga terpercaya, bahwa Indonesia selalu berada pada peringkat terrendah untuk urusan literasi.Terakhir pada tahun 2018, hasil Programme for International Student Assesment (PISA) yang mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah di bidang matematika, sains dan Kemampuan Membaca memposisikan Indonesia di peringkat akhir. Dari 79 negara, Indonesia berada di peringkat ke-74 dengan skor 371. Bandingkan dengan Singapura yang kini berada di posisi ke-2 dengan skor 549. Melihat kenyataan tersebut, kami sebagai LPTK harus ikut terlibat dan bertanggungjawab,” ungkapnya.
Firman Hadiansyah, yang dipercaya Jurusan PBI FKIP Untirta dalam mengembangkan matakuliah Pembelajaran Literasi mencoba untuk meramunya dalam silabus. “Ada dua peluang mengapa Pembelajaran Literasi penting untuk menjadi matakuliah. Pertama, Mendikbud akan menghilangkan Ujian Nasional menjadi asesmen literasi. Kedua, merespons problematika literasi sebagai tanggungjawab akademisi.”
“Di dalam silabus yang saya buat, saya berusaha untuk memposisikan mahasiswa sebagai pembelajar sekaligus penggerak. Di pertemuan awal, mahasiswa akan dikenalkan dengan alur teori dan konsep serta problematika literasi. Selanjutnya mahasiswa melakukan observasi ke lapangan dan berinteraksi dengan para pegiat literasi dalam usahanya untuk menemukenali ruang lingkup. Mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari para pegiat literasi. Ini konsep “semua guru semua murid”. Jadi mahasiswa belajar dari masyarakat sudah harus terjadi dalam perkuliahan ini.”
Selanjutnya Firman menjelaskan langkah berikutnya. “Mereka akan menuliskan profil pengelola TBM/ perpustakaan desa dalam bentuk esai dan audio visual dan mempresentasikan di kelas masalah yang ditemui. Setelah mendapatkan masukkan dari mahasiswa dan dosen, mereka kembali ke lapangan untuk mengaplikasikan intervensi apa yang bisa dilaksanakan. Jadi mahasiswa tidak hanya piawai dalam tataran teori, tapi bisa juga memiliki skill menjadi volunteer workers,” ujarnya.
Sebagai matakuliah yang merespons merdeka belajar bagi mahasiswa, Firman mengakui bahwa konsep dari Pembelajaran Literasi masih jauh dari sempurna. “Di dalam konsep yang disosialisasikan oleh Mendikbud, merdeka belajar ini menuntut mahasiswa untuk dapat magang di perusahaan tertentu dengan durasi beberapa semester. Nah, kami di LPTK tentu tidak bisa semata-mata hanya berorientasi pada pasar kerja. LPTK akan lebih berorientasi pada kebutuhan pendidikan Abad ke-21 dan menjadi volunteer workers. Itu yang sangat dimungkinkan untuk merespons konsep Kampus Merdeka,” pungkasnya. (Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
