Oleh : Fauzi Sanusi
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Seleksi terbuka calon Komisaris Independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri atau PT PCM seharusnya tidak dibaca sebagai rutinitas pengisian kursi pengawasan BUMD. Di atas kertas, proses ini memang tampak administratif: ada pengumuman, ada syarat umum, ada jadwal seleksi, ada UKK, dan hari ini ada penguman lolos administrasi. Namun, jika melihat posisi PT PCM hari ini mulai dari mengelola aset strategis, membawa wacana Pelabuhan Warnasari, berhadapan dengan relasi bisnis kawasan industri, sampai dengan tata Kelola, maka jabatan komisaris independen bukan sekadar “tempat duduk terhormat” di struktur perusahaan.

Dalam pengumuman resmi Panitia Seleksi Nomor 01/C/Pansel PT. PCM/IV/2026, formasi yang dibuka adalah dua orang Komisaris Independen. Syarat umumnya mencakup sehat jasmani-rohani, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, memahami manajemen perusahaan, menyediakan waktu yang cukup, pendidikan minimal S1 berbagai jurusan, tidak menjadi pengurus partai politik, serta berusia paling tinggi 60 tahun pada 11 Mei 2026. Jadwalnya pun cukup jelas: pendaftaran 30 April–11 Mei 2026, seleksi administrasi, masa sanggah, verifikasi dokumen, UKK, hingga wawancara akhir.

Sebagai putra Cilegon yang ikut di pinggiran dalam memperjuangkan lahan (waktu itu namanya) Kubangsari, tentu saja ingin melihat kemajuan BUMD yang digadang-gadang akan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong ekosistem ekonomi Cilegon. Jika dulu andil dalam bentuk fisik, sekarang tentu saja lebih strategis sumbang pemikiran dalam bentuk tulisan.

Administrasi Penting, tetapi Tidak Cukup

Secara normatif, syarat-syarat tersebut penting. Tidak mungkin seseorang mengawasi BUMD strategis jika berkas dasarnya saja tidak lengkap. SKCK, surat sehat, ijazah, surat pernyataan, dan batas usia adalah pagar awal untuk menyaring kandidat. Tetapi mari jujur: syarat administratif hanya membuktikan seseorang “boleh ikut seleksi”, bukan membuktikan ia layak mengawasi perusahaan pelabuhan.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD juga tidak berhenti pada urusan ijazah. Regulasi itu mensyaratkan calon komisaris memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, memahami pemerintahan daerah, dan memahami manajemen perusahaan. Dengan kata lain, regulasi meminta kapasitas substantif, bukan sekadar kelengkapan map lamaran.

Lebih jauh, PP Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengurusan BUMD harus dilaksanakan sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG. Maka, seleksi komisaris independen PT PCM semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat GCG, bukan sekadar menyelesaikan agenda kelembagaan agar struktur tampak lengkap.

PT PCM Butuh Pengawas Strategis, Bukan Figur Seremonial

Di sinilah persoalannya menjadi menarik. PT PCM bukan BUMD air minum kecil atau perusahaan jasa biasa. Ia membawa mandat besar: menjadi instrumen ekonomi daerah di sektor kepelabuhanan. Ada aset lahan 45 hektare yang selama ini menjadi pusat pembicaraan publik. Ada rencana Pelabuhan Warnasari yang berkali-kali muncul sebagai mimpi strategis Kota Cilegon. Ada isu akses jalan, hubungan dengan PT Krakatau Steel, kemungkinan kerja sama dengan investor, serta tarik-menarik kepentingan industri besar di kawasan Ciwandan dan sekitarnya.

Dengan peta seperti itu, Komisaris Independen PT PCM tidak cukup hanya pandai membaca notulen rapat. Ia harus mampu membaca risiko bisnis, kontrak, investasi, tata ruang, dan implikasi fiskal. Ia harus paham bagaimana pelabuhan menghasilkan pendapatan, bagaimana aset daerah tidak menjadi aset pasif, dan bagaimana BUMD tidak menjadi sekadar kendaraan kebijakan yang dikendalikan aktor di luar perusahaan.

Idealnya, dua kursi Komisaris Independen diisi oleh profil yang saling melengkapi. Pertama, figur yang memahami kepelabuhanan, logistik, investasi infrastruktur, dan model bisnis pelabuhan. Kedua, figur yang kuat dalam hukum korporasi, tata kelola BUMD, keuangan publik, audit, dan manajemen risiko. Kombinasi ini jauh lebih relevan dibanding memilih dua tokoh yang hanya kuat secara jaringan sosial tetapi lemah secara kompetensi strategis.

Independensi Jangan Berhenti di Surat Pernyataan

Pengumuman seleksi mensyaratkan calon tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Itu baik, tetapi belum cukup. Dalam konteks PT PCM, independensi harus diuji lebih luas. Kandidat tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan vendor, calon investor, konsultan proyek, aktor industri besar, maupun jaringan politik lokal yang berpotensi memengaruhi objektivitas pengawasan.

Di kota industri, intervensi politik sering tidak datang dengan papan nama. Ia bisa hadir dalam bentuk rekomendasi informal, kedekatan elite, “titipan” kelompok tertentu, atau figur yang dipoles sebagai profesional padahal membawa agenda kepentingan. Jika seleksi komisaris independen berubah menjadi arena kompromi politik, maka kata “independen” hanya menjadi aksesori legal. Seperti jas baru yang Nampak rapi dipandang, tetapi badan tata kelolanya tetap lusuh.

Karena itu, UKK dan wawancara akhir harus menjadi ruang uji yang serius. Kandidat perlu ditanya: bagaimana strategi mengawasi aset 45 hektare? Apa model bisnis yang paling masuk akal untuk Pelabuhan Warnasari? Bagaimana mengawasi direksi agar tidak sekadar mengejar dividen jangka pendek? Bagaimana mengelola risiko kerja sama dengan investor besar? Bagaimana memastikan PT PCM tidak kehilangan posisi tawar dalam negosiasi bisnis dan kebijakan?

Taruhannya: Masa Depan Pelabuhan Warnasari

Seleksi komisaris independen PT PCM adalah ujian kecil dengan konsekuensi besar. Jika yang dicari hanya figur yang lolos administrasi, maka proses ini akan selesai secara prosedural tetapi miskin makna strategis. Namun jika Pansel benar-benar menggunakan standar kompetensi, integritas, dan independensi, maka jabatan komisaris bisa menjadi pagar penting bagi masa depan PT PCM.

PT PCM tidak membutuhkan komisaris yang hanya datang rapat, menandatangani dokumen, lalu pulang membawa legitimasi. PT PCM membutuhkan pengawas yang berani menguji direksi, menjaga aset publik, membaca risiko investasi, dan memastikan Pelabuhan Warnasari tidak terus menjadi slogan pembangunan yang indah di spanduk, tetapi kabur dalam realisasi.

Pada akhirnya, seleksi ini akan menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah PT PCM sedang mencari komisaris independen, atau sekadar mencari nama untuk mengisi kursi kosong? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah BUMD pelabuhan milik Cilegon bergerak menuju tata kelola profesional, atau kembali menjadi panggung lama tempat administrasi terlihat tertib, tetapi strategi bisnis dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang benar-benar tajam.