SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersiap mengevaluasi total pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Evaluasi ini menyoroti persoalan data penerima manfaat yang dinilai masih amburadul dan memicu ketimpangan distribusi bantuan di sejumlah wilayah.

Asisten Daerah I Provinsi Banten sekaligus Wakil Ketua Satgas Program MBG Banten, Komarudin mengatakan, evaluasi menjadi langkah mendesak untuk membenahi tata kelola program yang masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.

“Dengan adanya pergantian pimpinan di tingkat pusat atau satgas, arah kebijakan ke depan hampir pasti mengalami penyesuaian. Selain itu, banyak persoalan tata kelola yang harus segera kita benahi,” kata Komarudin, Kamis (18/6/2026).

Menurut Komarudin, pemerintah pusat hingga kini belum mengeluarkan keputusan resmi terkait evaluasi maupun penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Meski begitu, ia menyebut operasional SPPG berpeluang dihentikan sementara selama libur sekolah untuk memberi ruang evaluasi menyeluruh.

“Selama masa libur sekolah, operasional SPPG kemungkinan besar berhenti sementara agar evaluasi bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Komarudin menegaskan, persoalan data penerima manfaat menjadi titik terlemah program MBG di Banten. Ia menyebut distribusi bantuan saat ini belum merata.

“Sampai sekarang data penerima manfaat belum rapi. Ada wilayah yang menerima alokasi sangat besar, tapi di sisi lain ada kelompok sasaran yang belum tersentuh sama sekali,” katanya.

Selain data penerima, evaluasi juga akan menyasar penempatan dapur MBG, pola pelayanan, serta hak dan kewajiban masing-masing satuan pelayanan. Pemerintah akan memetakan ulang kelompok penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Komarudin mengungkapkan, hasil evaluasi bisa mengubah prioritas penerima manfaat. Jika selama ini program lebih banyak menyasar siswa sekolah secara umum, ke depan fokus bisa bergeser ke kelompok yang lebih rentan.

“Kami akan petakan ulang siapa yang paling berhak menerima. Bisa saja nanti prioritas bergeser ke balita, ibu hamil, anak pra-sekolah, PAUD-TK, atau masyarakat di wilayah 3T,” tegasnya.

Hingga saat ini, realisasi penerima manfaat MBG di Banten baru mencapai 2,9 juta orang dari target 3,5 juta orang. Artinya, program ini masih kekurangan cakupan sekitar 600 ribu penerima manfaat.

“Saat ini penerima manfaat baru 2,9 juta orang. Masih ada selisih sekitar 600 ribu dari target,” kata Komarudin.

Ironisnya, jumlah dapur MBG justru melampaui target pembangunan. Dari target 1.171 unit, saat ini sekitar 1.340 dapur sudah berdiri dan beroperasi.

Komarudin menilai, kondisi tersebut tidak masuk akal secara sistem.

“Ini tidak logis. Jumlah dapur sudah melebihi target, tapi penerima manfaat masih kurang 600 ribu. Artinya ada masalah serius dalam distribusi dan pemetaan,” ujarnya.

Saat ini terdapat 63 dapur MBG di Banten yang berstatus suspend. Jumlah itu masih bisa berubah setelah evaluasi selesai. Bahkan, pemerintah membuka peluang menutup permanen sejumlah dapur yang tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah.

“Sangat mungkin ada dapur yang ditutup permanen jika hasil pemetaan menunjukkan lokasinya tidak lagi sesuai kebutuhan,” katanya.

Komarudin juga menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pemetaan penerima manfaat selama program berjalan. Padahal, menurutnya, Pemda paling memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.

“Data penerima manfaat ada di Pemda. Pemda paling tahu siapa yang berhak menerima dan di mana lokasinya. Kalau Pemda tidak dilibatkan optimal, hasilnya ya seperti sekarang,” pungkasnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd