Masyarakat Madani dan Revolusi Damai

Oleh: Sulaiman Djaya, pemerhati budaya

Pentingnya pembangunan masyarakat yang kritis dan tercerahkan untuk memahami dan mengerti posisi dan kedudukan mereka dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan adalah karena mereka-lah yang kemudian dapat menjadi kekuatan riil oposisi jika rejim dan atau pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka dan mencabut hak mereka sebagai warga Negara sebagaimana ‘dijamin’ oleh UUD 45 dan dasar Negara kita yaitu Pancasila.

Komunitas-komunitas dan institusi-institusi kebudayaan bisa menjalankan peran tersebut dengan kerja dan gerakan intelektualisme mereka. Sehingga kiprah dan gerakan kebudayaan tak sekedar ‘berpuas diri’ dengan hanya berjalan dalam iklim stagnan yang tak memberikan perubahan karakter dan mentalitas masyarakat atau warga Negara.

Singkat kata, kita membutuhkan intelektual-intelektual publik yang tak sekedar duduk nyaman di menara gading, tapi yang terjun langsung untuk menciptakan kritisisme dan pencerahan dalam masyarakat. Mereka yang sanggup bersuara ke atas sekaligus membangunkan jelata yang terlelap dalam ketidaktahuan. Mereka yang memiliki keberanian bersuara melalui media apa saja.

Posisi intelektual publik yang menjalankan fungsi seperti yang telah disebutkan itu, sebagaimana dinyatakan James Petras, menjadi sangat penting karena akan sanggup:

[1] Mempengaruhi pemimpin-pemimpin dan militan-militan partai, gerakan sosial, dan politisasi kelas sosial,

[2] Menyediakan diagnosa atas masalah ekonomi, politik negara, kebijakan, dan strategi-strategi imperialis,

[3] Menguraikan solusi-solusi, strategi-strategi politik, dan program-program bagi rejim, gerakan, dan para pemimpin, dan

[4] Mengorganisasi serta berpartisipasi dalam pendidikan politik partai atau aktivis gerakan.

Bukan kaum intelektual (kelas menengah) yang dikritik Noam Chomsky yang menjadi bagian dari kuasa dan kepentingan rejim neoliberal yang merugikan warga Negara.

Sebab, seperti telah diulas Noam Chomsky, kaum korporat (para oligarkh dan pengusaha-pengusaha multinasional) yang bekerjasama dengan kekuasaan acapkali ‘membentuk pikiran publik’ atau menggiring opini dan pikiran masyarakat dalam memandang dunia dan realitas kita saat ini, yang salah-satu contohnya adalah dengan menggunakan kelas menengah kaum intelektual (yang menikmati bayaran dan kenyamanan dari kapitalisme dan pasar yang dikendalikan kelas/korporasi berkuasa).

Dalam pandangan dan analisisnya tersebut, Noam Chomsky lebih lanjut menjelaskan bahwa proses pembentukan pikiran publik melalui propaganda dan doktrin tersebut tentulah untuk mengukuhkan kekuasaan kelas berkuasa (yaitu kaum korproat), karena bila tanpa ditopang oleh penguasaan atas pikiran publik, demikian diterangkan Noam Chomsky, maka doktrin-doktrin kelas berkuasa takkan bisa bertahan lama. Apa yang dijelaskan Noam Chomsky itu adalah persis seperti ketika LSM-LSM dan lembaga-lembaga think tanks di negeri ini menjadi perpanjangan tangan kepentingan neoliberal.

Maka tak heran, dengan menggunakan think tanks dan media-media massa yang berada dalam lingkup kekuasaannya, sebuah rejim acapkali “mendikte setiap pikiran publik persis seperti halnya sebuah pasukan mendikte tubuh-tubuh dari tentara-tentaranya” melalui lembaga-lembaga dan atau institusi-institusi, semisal lewat institusi pendidikan, selain melalui media-media massa dan lembaga-lembaga think tanks demi menciptakan kepatuhan warga Negara dan mematikan kritisisme di pikiran mereka.

Upaya-upaya tersebut tentu saja ditopang bukan hanya melalui propaganda-propaganda media-media massa belaka yang dimiliki para korporat yang bekerjasama dengan pemerintah atau sebuah rejim dan para politisi yang menikmati ‘modal capital’ dari korporasi, melainkan oleh kaum intelektual, agar gagasan dan doktrin tentang kekuasaan kaum kapitalis itu bisa memperoleh legitimasi dan bahkan landasan konstitusional dalam sebuah Negara, sehingga kepatuhan warga Negara pun dimungkinkan, yah semisal dengan menimalisir potensi kritis dari warga Negara.

Bersama-sama dengan kaum intelektual, LSM-LSM, dan lembaga-lembaga think tanks yang mendapatkan donasinya dari penguasa dan korporat neolib itulah, “kaum industrialis (para oligarkh dan korporat) itu harus menjalankan serta memenangkan perang yang tiada akhir demi memperebutkan pikiran-pikiran manusia” dan “mengindoktrinasi para warga Negara dengan cerita kapitalis” yang mereka buat, yang bahkan mereka massifkan dalam kurikulum pendidikan dan “didoktrinkan’ di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi. Beberapa dari suara-suara kaum industrialis dan intelektual itu utamanya ditujukan untuk mewaspadai bangkitnya kekuatan sosialisme, demikian papar Noam Chomsky, yang persis dalam hal inilah mereka sangat memiliki kepentingan untuk membendung dan menghancurkan pengaruh-pengaruh pikiran sosialis yang dapat melahirkan kriitisisme bagi warga Negara.

Kemudian, untuk menghambat proses tersebut, kaum intelektual, kalangan pebisnis (para oligarkh dan kaum elite korporat) dan negara imperial (adidaya) pun berupaya untuk menanamkan doktrin Washington Konsensus (neo-liberalisme) dan demokrasi pasar, baik melalui serangkaian perjanjian struktural maupun melalui perang imperialis. Terhadap upaya ini, para editor jurnal ilmiah yang bergaris liberal, contohnya, mendukung dengan gigih dengan menyebut bahwa proses yang sedang terjadi saat ini pada dasarnya “kebangkitan kembali demokrasi”, padahal yang sesungguhnya adalah ‘kepentingan korporasi mereka’ dengan membajak demokrasi elektoral dan demokrasi liberal.

Tak pelak lagi, dukungan ‘membuta’ (tanpa kritik dan perlawanan) kaum intelektual bagi doktrin neoliberal itu, sebagaimana dipaparkan Noam Chomksy, melalaikan fakta bahwa: “demokrasi yang dimaksud adalah sejauh ia meniru model Amerika Serikat yang memberi keleluasaan pada kaum kaya, juga mengabaikan bahwa demokrasi seperti itu seringkali dibangun di atas perang dan teror terhadap kaum miskin, serta yang juga cukup miris: melupakan fakta bahwa demokrasi pasar berdiri di atas penderitaan kaum buruh, petani, dan kaum miskin lainnya yang semakin dihisap dan dieksploitasi.”

Jika ada yang masih bertanya kenapa kita harus melawan sistem dan kekuatan neoliberalisme yang memainkan kebijakan ekonomi politik Negara bangsa kita tercinta ini, maka jawabannya adalah karena:

[1] Mereka mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi,

[2] Mereka menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain,

[3] Mereka menarik pajak bukan hanya dari warga mereka sendiri, tapi juga dari orang-orang di negara lain, dan

[4] Mereka mendorong penggunaan mata uang mereka sendiri di negara-negara yang berada di bawah kendalinya.

(***)