SERANG– Kepala BPJS Kesehatan Banten Kalimantan Barat dan Lampung Donni Hendrawan menyampaikan bahwa pemerintah akan memanfaatkan data kepesertaan BPJS Kesehatan untuk keperluan vaksinasi. Data itu mencakup segmen kepesertaan dan kondisi kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“BPJS Kesehatan tentu berperan dalam proses vaksinasi karena ada sistem P-Care, sistem informasi BPJS yang digunakan di Pusat Kesehatan Masyarakat,” ucapnya usai menghadiri acara Kunker Komisi IX DPR RI masa sidang III tahun 2020-2021 di Pendopo Pemkab Pandeglang, Jumat (22/1/2021).
Kegiatan kunker yang diketuai Anshory Siregar bersama timnya ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Banten.
Untuk mendapatkan vaksinasi, ia menjelaskan peserta harus menunjukan e-ticket yang diinput ke aplikasi P-Care BPJS Kesehatan. Kemudian petugas akan melakukan verifikasi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan daftar sasaran yang didapat melalui aplikasi P-Care. Di meja kedua petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan sederhana dan screening kesehatan dilanjutkan dengan penandatanganan informed consent.
“Setelah itu, petugas akan menginput nama vaksin dan nomor batch vaksin yang diberikan pada aplikasi P-Care. Terakhir, petugas akan menginput hasil pelayanan vaksin pada aplikasi P-Care. Peserta akan diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI),” ucapnya.
Ia menjelaskan aplikasi P-Care versi Vaksin Covid-19 milik BPJS Kesehatan akan mendukung proses registrasi sasaran penerima vaksin, screening status kesehatan, serta mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi Covid-19.
“Data peserta sasaran penerima vaksin sudah ditentukan oleh KPC-PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Data ini diperoleh dari berbagai instansi terkait antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementrian Dalam Negeri (Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil), Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI. Selain itu BPJS Kesehatan juga bertugas dalam penyiapan aplikasi P-Care (Primary Care) yang akan dipergunakan fasilitas kesehatan untuk pencatatan vaksin,” ucapnya.
Aplikasi P-Care merupakan bagian dari sistem informasi berbasis website yang sudah disediakan BPJS Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktik Mandiri dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
Sistem informasi dalam P-Care, pada umumnya mencakup data kepesertaan, riwayat pelayanan kesehatan, data kunjungan sakit maupun kunjungan sehat, data rujukan dan rujuk balik, serta riwayat peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Kini penggunaan aplikasi P-Care akan dioptimalkan untuk mendukung pemberian vaksin Covid-19.
“FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah sangat familiar dalam penggunaan P-Care. Kita harap dukungan ini akan memperlancar proses pemberian vaksin, data penerima valid, dan dalam hal pelaporan akan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, serta dapat dipantau secara realtime,” ucapnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menegaskan kepada seluruh tenaga kesehatan dan instansi terkait untuk bersinergi mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dan pihaknya berharap pelaksanaan vaksinasi awal Februari nanti berjalan lancar dengan bantuan aplikasi P-Care dari BPJS Kesehatan.
“Seluruh jajaran kesehatan harus menyosialisasikan ilmu sudah diketahui terkait Covid-19 dan vaksinasi kepada masyarakat. Sebagai duta pemerintah di garda terdepan mari bersama kita selamatkan bangsa ini dari pandemi virus Covid-19,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang juga selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX ke Kabupaten Pandeglang, Ansory Siregar menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia adalah dengan melakukan vaksinasi.
Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dari pandemi Covid-19 adalah melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini diambil dengan harapan dapat mencegah penularan dan dapat menekan angka kesakitan sehingga derajat kesehatan penduduk semakin membaik yang akan diikuti dengan membaiknya kegiatan perekonomian di tingkat mikro yang akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi dalam skala nasional. Sepanjang bulan Januari-April 2021, vaknisasi Covid-19 akan diprioritaskan pada tenaga kesehatan dan asiten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang dan mahasiswa kedokteran yang akan yang akan bekerja di fasilitas kesehatan.
Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan vaksinasi tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan, KOMISI IX DPR RI melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Pandeglang. Dari hasil wawancara yang berhasil diliput tim redaksi, dari Ketua Tim Kunjungan, Anshory dari Fraksi PKS.
“Kunjungan Komisi IX DPR RI di Kabupaten Pandeglang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada tahap persiapan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 serta untuk mendapatkan data, informasi komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Pandeglang sebagai dasar KOMISI IX melakukan telahan dan analisa tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh pemerintah Kabupaten Pandeglang, baik dalam masa persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan vaksinasi Covid-19”.
Anshory juga ingin memperoleh masukan, baik dalam masa persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan serta koordinasi dalam hal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan yang diambil pemerintah.
Tim Redaksi juga berhasil mendapatkan informasi baik dari Dinas Kesehatan sebagai Leading Sector dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini, juga dengan pihak BPJS-Kesehatan sebagai mitra pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Berdasarkan informasi dari dinas kesehatan Kabupaten Pandeglang diperoleh informasi bahwa, Nakes/ Vaksinator Covid-19 sangat siap untu melaksanakan vaksinasi, baik teknis pelaksanaan maupun teknis pengelolaan mulai dari tahap pendaftaran, skrining, pemberian vaksinasi, pencatatan dan observasi.
Hal tersebut dapat terlaksana atas kemitraan yang baik dengan BPJS-Kesehatan yang telah berkontribusi mulai dari tahapan pendaftaran Fasilitas Kesehatan pelaksana vaksinasi, uji pemahaman serta simulasi pelaksanaan pada Vaksinator.
Tim Redaksi juga mendapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, ternyata dari Pihak Kemenkes meminta kepada pihak BPJS Kesehatan agar dapat memberikan hak akses untuk menggunakan Aplikasi P-Care yang sistem informasi jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk menunjang proses penerimaan data sasaran, informasi dasar distribusi vaksinasi, pencatatan/ dokumentasi pelaksanan vaksinasi secara individual.
“Memang masih ditemukan beberapa kendala dalam persiapannya, seperti masalah sarana dan prasarana pendukung maupun tenaga kesehatan dan Kami akan mengkoordinasikannnya dengan pihak Kemenkes, akan tetapi secara umum kami nilai sejauh ini persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik,” demikian ungkap Ketua Tim Kunjungan tersebut. (Advertorial)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
