SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi demonstrasi di kawasan Ciceri, Kota Serang, Rabu (17/6/2026).
Massa menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi, kenaikan harga BBM, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga isu demokrasi dan kebebasan sipil.
Koordinator aksi, Muhammad Syahid menegaskan, mahasiswa turun ke jalan karena menilai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin berat. Menurutnya, pemerintah terlalu fokus menampilkan indikator positif ekonomi, sementara daya beli masyarakat terus tergerus.
“Kami hadir di Ciceri bukan sekadar menyaksikan persoalan bangsa. Kami melihat banyak masalah ekonomi dan moral yang harus disuarakan,” kata Syahid.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak pada kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Kondisi itu, menurut mereka, ikut menambah beban masyarakat.
Massa aksi juga mengkritik kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax. Mereka menilai kebijakan tersebut memicu kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, hingga kebutuhan pokok.
“Kenaikan harga BBM pasti berdampak kepada masyarakat kecil karena biaya hidup ikut naik,” ujar Syahid.
Tak hanya itu, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka menyoroti dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dan meminta pengelolaan anggaran negara berlangsung secara transparan.
Menurut mereka, pemerintah tidak boleh mengorbankan sektor lain, termasuk pendidikan, demi menjalankan program tersebut.
Selain isu ekonomi, massa aksi mengkritik sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berdampak terhadap lahan produktif, kawasan pesisir, serta kehidupan nelayan dan petani.
Mahasiswa juga menyoroti revisi UU Polri dan UU TNI. Mereka menilai sejumlah aturan berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan sipil.
Massa bahkan menolak keterlibatan aparat aktif dalam jabatan sipil. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya memperkuat nilai tukar rupiah, membatalkan kenaikan harga Pertamax, menjamin ketersediaan Pertalite, mengusut dugaan korupsi di BGN, mengevaluasi Program MBG, serta meninjau ulang regulasi yang dinilai mengancam kebebasan masyarakat.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan proyek-proyek yang dianggap merugikan masyarakat dan menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa maupun aktivis.
“Negara harus mendengar suara rakyat, bukan membungkam kritik,” tegas Syahid.
Hingga aksi berlangsung, massa masih bertahan di kawasan Simpang Ciceri sambil menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah.
Penulis : Rasyid
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd