.){kind=link}
KAB. SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Serang Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Serang, Senin (15/9/2025). Mereka menilai bahwa 100 hari kerja Bupati-Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah-M. Najib Hamas, gagal dalam memimpin Kabupaten Serang.
Para aktivis menyoroti sejumlah masalah yang belum ditangani dengan baik, mulai dari pendidikan yang buruk, dugaan korupsi Program Indonesia Pintar (PIP), hingga kasus kekerasan seksual di Kabupaten Serang, khususnya di wilayah Serang Selatan. Koordinator aksi, Muhammad Mahali Lubis, menambahkan, “Kami juga mencatat masalah infrastruktur yang belum terselesaikan, seperti jalan rusak di Kecamatan Pamarayan, Desa Damping, yang terus dikeluhkan masyarakat.”
BantenNews.co.id
Baca berita tanpa iklan, lebih cepat & nyaman lewat aplikasi Android.
Selain itu, mahasiswa menyoroti hilangnya dua situ di Kecamatan Tunjung Teja dari data aset daerah. Mahali menduga situ tersebut telah dijual untuk kepentingan pribadi, padahal menurut Peraturan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), situ tersebut tercatat sebagai aset negara.
Para mahasiswa juga menolak rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bojong Menteng yang tercantum dalam Pasal 24 huruf D Peraturan RTRW. “Masyarakat tidak menginginkan TPST di sana. Program PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) yang digembar-gemborkan bupati hanya sebatas alibi,” tegas Mahali, sambil meminta agar RTRW direvisi.
Isu hiburan malam dan peredaran minuman keras di Kabupaten Serang juga menjadi sorotan. Mahasiswa menuding adanya oknum yang membiarkan praktik tersebut, dengan menekankan pentingnya penertiban terhadap titik-titik hiburan malam yang masih marak.
Masalah insentif perangkat desa dan Posyandu turut disorot, dengan mahasiswa mengkritik rendahnya insentif Posyandu yang hanya Rp25 ribu. Mereka mendesak Pemkab Serang untuk segera membentuk bank sampah di setiap desa sebagai solusi permanen atas masalah sampah, untuk menghindari PSEL yang dianggap sebagai proyek yang dipaksakan.
Tudingan juga muncul terkait proyek jalan penghubung Desa Kamulido-Pocamenteng yang diduga melibatkan kepentingan swasta. Mahali menyebutkan, “Awalnya surat dari pemerintah menyebutkan pembangunan TPST dan jalan, namun dalam waktu dua minggu berubah menjadi jalan penghubung desa. Kami menduga ada intervensi pihak swasta di balik perubahan tersebut.”
Penulis: Rasyid
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd