Beranda Peristiwa Mahasiswa Banten Kutuk Pembakaran Hutan dan Lahan

Mahasiswa Banten Kutuk Pembakaran Hutan dan Lahan

282
0
Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banten menggelar unjuk rasa

SERANG – Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banten mengutuk tindak cuci tangan pemerintah dalam bencana alam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mengakibatkan ribuan masyarakat terkena penyakit ISPA.

Sikap tersebut disampaikan oleh FPR Banten saat melakukan aksi solidaritas terhadap korban bencana asap.

Ketua Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Royhan, menuturkan bahwa tindakan pembakaran baik hutan maupun lahan, untuk membuka lahan perkebunan dan persawahan memang sudah sering dilakukan. Namun, pembakaran tersebut belum pernah seperti yang terjadi saat ini.

“Dengan keterbatasan pengetahuan dan teknologi, masyarakat pada saat itu banyak yang membuka lahan dengan cara membakar. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh mereka tidak pernah separah hari ini,” ujarnya saat ditemui di sela-sela aksi, Selasa (17/9/2019).

Pembakaran hutan dan lahan saat ini, lanjutnya, terjadi begitu fatal. Bahkan, asap yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut, mampu mencapai beberapa wilayah, hingga ke negara tetangga.

“Asap dari pembakaran lahan itu yang memasuki Pekanbaru, Pontianak, Palangkaraya, Jambi, Palembang, merambah sampai ke pemukiman padat penduduk, bahkan melintasi laut menciptakan awan di langit Singapura dan Malaysia,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Seruni Banten, Kiki mengatakan bahwa dampak yang terjadi akibat adanya pembakaran hutan dan lahan tersebut, bukan hanya berakibat pada perekonomian masyarakat yang terganggu, namun juga kesehatan yang semakin memburuk.

“Tercatat 9.630 warga alami ISPA akibat Karhutla, kemudian iritasi mata dan juga kulit. Data tersebut juga masih belum pasti. Sebab, hingga saat ini pemerintah seolah-olah menutup-nutupi dampak dari kebakaran hutan ini,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, pemerintah tidak boleh seolah-olah mencuci tangan atas bencana yang hari ini terjadi. Menurutnya, siapapun Presiden, Gubernur, ataupun Walikota yang memimpin harus bisa menyelesaikan persoalan ini.

“Masalah asap tidak bisa ditangani dengan menyembunyikan masalah, dengan mengalihkan isu yang terjadi. Karena masalah asap adalah masalah latem, kronis dan melekat pada sistem pertanian tradisional yang khas negeri agraris non industrial yang terbelakang,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris FPR Banten, Ega, mengatakan bahwa untuk menghentikan permasalahan asap ini, dibutuhkan juga perbaikan atas sistem pertanian yang ada di Indonesia.

“Menangani asap berati merombak sistem pertanian sekarang, merombak monopoli tanah dan tanaman komoditas yang sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan tuan tanah besar dan imperialisme sebagai pemilik modal atau kapitalnya,” ujarnya. (Dhe/Red)