CILEGON – Desakan agar Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Cilegon, Erza Erdiansyah, mundur dari jabatannya menguat. Sejumlah pihak menilai Erza melanggar prinsip independensi Gerakan Pramuka lantaran menduduki jabatan politik sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon.

Erza menjabat Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Cilegon periode 2025–2030 setelah terpilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) VI.

Mantan Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kota Cilegon, Ahmad Alawi menilai, rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan aturan yang mengatur Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan yang independen dan nonpolitik.

Alawi mengutip Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menegaskan kwartir bukan bagian dari organisasi partai politik.

Ia juga mengingatkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka menempatkan organisasi tersebut sebagai lembaga pendidikan kepanduan yang mandiri, sukarela, dan nonpolitis.

“Sebagai Ketua Kwarcab, Erza Erdiansyah semestinya menjaga independensi Gerakan Pramuka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Dengan menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP Kota Cilegon, yang bersangkutan diduga bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Alawi, Kamis (30/7/2026).

Menurut Alawi, Gerakan Pramuka harus berdiri di atas semua kepentingan politik agar tetap dipercaya masyarakat dalam membina generasi muda.

“Demi menjaga marwah, netralitas, dan independensi Gerakan Pramuka, kami mendesak agar Erza Erdiansyah secara sukarela meletakkan jabatannya sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Cilegon,” tegasnya.

Menanggapi desakan tersebut, Erza Erdiansyah memilih belum memberikan tanggapan secara substantif. Ia justru menyinggung adanya tokoh politik lain yang juga menduduki jabatan di organisasi Pramuka.

“Saya sih enggak akan nanggapin. Punten. Paling besok lah. Cuma kalau mau itu, Agis Ketua Pakar PKS juga sama kan Ketua Kwarcab, Rano Karno Ketua DPP Bidang di PDI-P Ketua Kwarda malah,” ujar Erza saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Erza mengatakan, dalam waktu dekat pengurus Kwarcab akan menggelar rapat tahunan untuk membahas evaluasi organisasi dan program kerja, bukan khusus membahas polemik yang sedang berkembang.

“Pembahasannya enggak soal itu juga. Kita mau ada rapat pengurus setiap tahun. Ada evaluasi, program kegiatan apa untuk tahun ini. Jadi saya enggak tanggapin dulu. Makanya nanti mungkin besok ada rapat pengurus juga,” katanya.

Polemik rangkap jabatan itu kini menjadi sorotan karena menyangkut komitmen Gerakan Pramuka menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik praktis.

Penulis : Maulana
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd