LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak diminta tidak menghamburkan anggaran untuk kegiatan festival yang minim manfaat bagi masyarakat. Setiap kegiatan yang dibiayai uang rakyat harus memiliki target yang jelas, transparan dalam penggunaan anggaran, serta memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal.
Desakan tersebut disampaikan Pengurus Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Rangkasbitung, Ria Tunggal Pamungkas. Ia menilai, festival daerah semestinya menjadi sarana untuk mempromosikan potensi lokal, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta membuka ruang bagi seniman dan pelaku budaya.
Namun, menurutnya, penyelenggaraan festival perlu dievaluasi apabila hanya berorientasi pada kemeriahan acara tanpa hasil yang terukur. Terlebih, jika muncul dugaan penggelembungan anggaran yang harus ditelusuri secara objektif.
“Kami mengecam keras apabila benar terdapat penggelembungan anggaran dalam kegiatan festival yang tidak sebanding dengan manfaatnya bagi masyarakat. Uang rakyat bukan untuk dihabiskan demi kemeriahan sesaat, melainkan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak,” kata Ria kepada awak media, Kamis (22/10/2026).
Minta Rincian Anggaran Festival Dibuka
Ria menegaskan, kritik terhadap anggaran festival bukan berarti menolak kegiatan kebudayaan maupun promosi daerah. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial agar pemerintah memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan prinsip efisiensi anggaran.
Ia menilai, keberhasilan festival tidak cukup diukur dari jumlah pengunjung atau kemeriahan acara. Pemerintah juga perlu menunjukkan sejauh mana kegiatan tersebut meningkatkan penjualan UMKM, memberikan ruang bagi seniman lokal, serta mendorong pendapatan masyarakat.
“Apabila kegiatan tersebut hanya berorientasi pada kemeriahan acara, sementara manfaat ekonominya tidak terukur dan masyarakat tidak merasakan dampak yang berarti, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Atas dasar itu, KUMALA Perwakilan Rangkasbitung mendesak Pemkab Lebak dan instansi terkait membuka informasi penggunaan anggaran festival kepada publik. Informasi tersebut meliputi pagu anggaran, rincian belanja, proses pengadaan, kontrak penyedia, hingga laporan realisasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
KUMALA juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas festival. Jika ditemukan indikasi ketidakwajaran harga, ketidaksesuaian realisasi, atau potensi kerugian keuangan daerah, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang berwenang.
Pendidikan dan Kesehatan Jangan Terabaikan
Selain transparansi, Ria mengingatkan agar Pemkab Lebak tetap memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi tanpa mengabaikan kegiatan kebudayaan yang memang dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan, festival seharusnya menjadi investasi bagi perkembangan ekonomi dan kebudayaan daerah, bukan sekadar agenda seremonial yang menghabiskan anggaran.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton kemeriahan festival, sementara mereka tidak memperoleh manfaat yang sepadan dari anggaran yang dikeluarkan. Jika ada indikasi penyimpangan, buka datanya dan periksa secara objektif,” tegasnya.
Ria berharap Pemkab Lebak menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menyusun dan melaksanakan program daerah. Transparansi, menurutnya, tidak cukup hanya melalui laporan administratif, tetapi juga harus dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan biarkan anggaran publik kehilangan arah dari tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Wahyudin