SERANG – Respons Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai kritik. Rekaman video wawancara tersebut beredar luas di media sosial dan memicu beragam tanggapan.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai, sikap Kepala Dinkes Banten berpotensi merusak citra pribadi pejabat sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Banten.
Adib mengatakan, pejabat publik, khususnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD), harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan media.
Menurutnya, wartawan menjalankan fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga pejabat seharusnya menyambut pertanyaan secara terbuka.
“Kalau level kepala dinas provinsi seperti ini, tentunya sangat disayangkan, apalagi sudah kebiasaan. Harusnya komunikasi publiknya itu baik. Karena teman-teman media akan menangkap informasi yang akan dipersembahkan kepada publik. Harusnya beliau malah berterima kasih kepada awak media,” kata Adib, Senin (13/7/2026).
Ia menilai, pertanyaan wartawan mengenai hasil audit BPK justru memberi ruang bagi pejabat untuk meluruskan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, temuan audit memang sering memunculkan dugaan dan pertanyaan publik sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan secara transparan.
“Kalau ada pekerjaan yang menjadi temuan BPK, kecurigaannya pasti larinya ke arah dugaan korupsi. Justru harusnya kepala dinas berterima kasih. Ini momentum yang tepat untuk dia menjelaskan kepada publik,” ujarnya.
Adib menegaskan masyarakat berhak mengawasi penggunaan anggaran negara. Ia menyebut kritik, pertanyaan, maupun apresiasi merupakan bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Publik itu punya hak untuk curiga, punya hak untuk menanyakan, punya hak untuk kritis, punya hak untuk mengapresiasi. Itu kan biasa. Ya harusnya paham sebagai pejabat,” katanya.
Menurut Adib, cara pejabat merespons pertanyaan media ikut membentuk persepsi masyarakat. Sikap yang terkesan tertutup atau arogan justru dapat memperkuat citra negatif, baik terhadap pejabat maupun institusi yang dipimpinnya.
“Ini kan seolah-olah komunikasi publiknya enggak bagus, dia seolah-olah arogan. Jadi ini malah menjadi branding yang jelek kepada dia secara pribadi dan secara organisasi,” ujarnya.
Adib juga meminta Gubernur Banten rutin mengevaluasi kinerja para kepala OPD. Ia menilai evaluasi, mutasi, dan penyegaran jabatan perlu dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Selain itu, ia mendorong penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan agar setiap pejabat menduduki posisi sesuai kompetensi dan target kinerja yang jelas.
“Makanya saya selalu mendorong gubernur harus rutin melihat kinerja anak buahnya, rajin melakukan mutasi, rajin melakukan reshuffle. Memastikan bahwa asas meritokrasi itu berjalan. Orang yang diberikan jabatan harus sesuai dengan kualitas dan kompetensinya serta bisa diberikan target,” tegasnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd