KAB. SERANG — Polemik kepengurusan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Serang kembali mencuat menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten. KONI Kabupaten Serang meminta persoalan kepengurusan segera tuntas agar tidak mengganggu persiapan atlet.
Ketua KONI Kabupaten Serang, Syamsul Rizal Djahidi mengatakan, pihaknya menerima rekomendasi hasil audiensi IPSI dengan Komisi II DPRD Kabupaten Serang. KONI akan menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai arahan pimpinan.
“Karena bagaimana kami selaku wadah atau komite dari cabor yang ada di Kabupaten Serang, khususnya IPSI, saya pikir ini patut untuk segera diselesaikan,” kata Syamsul, Rabu (19/8/2026).
Desakan itu semakin mendesak karena proses entry by name atlet Porprov sudah berjalan. Syamsul mengatakan panitia hanya memberikan waktu 15 hari untuk memasukkan nama atlet yang akan berlaga dalam Porprov.
“Betul, karena hari ini per tanggal 15 entry by name sudah kita lakukan. Entry by name ini kan cuma ada waktu 15 hari untuk melakukan input nama-nama atlet yang nanti turut serta dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi,” ujarnya.
Karena itu, Syamsul juga berharap IPSI Provinsi Banten ikut turun tangan menyelesaikan konflik kepengurusan IPSI Kabupaten Serang.
“Ranahnya ini ranah IPSI. Mudah-mudahan IPSI provinsi bisa turut andil menyelesaikan konflik IPSI di Kabupaten Serang,” katanya.
Syamsul membuka ruang komunikasi dengan pihak yang berbeda pandangan. Menurut dia, KONI siap mendorong tabayun agar persoalan kepengurusan tidak berlarut-larut.
“Semata-mata kepengurusan ini untuk membesarkan olahraga di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa selesai. Bukan lagi mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, tapi kita mengutamakan kepentingan organisasi IPSI di Kabupaten Serang,” tegasnya.
Menurut Syamsul, persoalan dualisme kepengurusan dapat berdampak langsung terhadap atlet. Sebab, IPSI memiliki kewenangan memberikan data atlet pencak silat untuk kebutuhan Porprov, sedangkan KONI menjalankan proses input data tersebut.
“Yang bisa memberikan data atlet khususnya IPSI ini ialah kepengurusan IPSI. Kami hanya menginput, memasukkan atlet-atlet pencak silat di kegiatan Porprov,” jelasnya.
Syamsul juga menegaskan persoalan olahraga tidak boleh bergeser menjadi kepentingan politik.
“Betul, ini olahraga. Yang namanya olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas. Tidak bisa prestasi didapat tanpa berlatih dan bertanding,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IPSI Kabupaten Serang hasil Muscab dan Muscam pada 15 Agustus 2026, Raden Faisal Rahmansah, membantah adanya dualisme kepengurusan di tubuh IPSI Kabupaten Serang.
Faisal mengatakan, kepengurusan yang dipimpinnya memiliki legitimasi berdasarkan tahapan Muscab dan Muscam yang berlangsung sebelumnya.
“Soal audiensi saya tidak tahu, karena menurut saya tidak ada dualisme atau dua kubu di tubuh IPSI yang terlegitimasi dan sah berdasarkan tahapan hasil Muscab dan Muscam oleh ketua IPSI sebelumnya,” kata Faisal.
Ia meminta persoalan tersebut dikonfirmasi kepada pihak yang mempermasalahkan kepengurusan IPSI Kabupaten Serang.
Menurut Faisal, IPSI Provinsi Banten menerbitkan surat keputusan (SK) kepengurusan berdasarkan rekomendasi KONI. Karena itu, ia menilai kepengurusan baru memiliki dasar legalitas untuk menjalankan organisasi.
“Yang mengeluarkan SK dari IPSI provinsi atas rekomendasi KONI,” ujarnya.
Faisal menegaskan kepengurusan baru akan langsung fokus menjalankan pembinaan atlet dan mempersiapkan kontingen pencak silat Kabupaten Serang menghadapi Porprov Banten.
“Tentunya kepengurusan IPSI yang baru akan menjalankan pembinaan dan persiapan menghadapi Porprov sesuai tugas dan fungsinya,” katanya.
Polemik tersebut kini berpacu dengan waktu. Di satu sisi, KONI meminta persoalan kepengurusan segera diselesaikan sebelum Porprov berakhir. Di sisi lain, kepengurusan IPSI hasil Muscab menyatakan tidak ada dualisme dan siap menjalankan pembinaan atlet.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah