
SERANG – Dua Pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ciceri dicecar majelis hakim dalam sidang lanjutan perkara BBM oplosan jenis Pertamax. Kedua pegawai yang hadir sebagai saksi, yaitu Samsul Arifin, administrasi keuangan dan Agung Febri. Dalam kesaksiannya, keduanya mengaku mengetahui adanya pencampuran BBM olahan dengan Pertamax resmi atau pengoplosan. Namun, mereka memilih diam karena ingin mencari aman.
Keduanya hadir sebagai saksi persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Senin (28/7/2025), usai JPU Kejari Serang membacakan dakwaan ketiga terdakwa, Deden Hidayat, Nadir Sudrajat, dan Aswan alias Emon.
Samsul secara terbuka membenarkan mengetahui kongkalikong ketiga terdakwa terkait pencampuran Pertamax tersebut. Namun, enggan melapor ke pengawas migas melainkan hanya memberitahu saksi Agung Febri.
Samsul bercerita, dirinyalah yang melakukan pembelian Pertamax resmi dari Pertamina untuk dicampur dengan BBM yang dibeli dari terdakwa Deden Hidayat.
Pembelian itu dilakukan karena Pertamax yang dibeli dari Deden dengan harga miring, berwarna biru pekat. Karena itu dibeli Pertamax resmi Pertamina untuk dicampur agar warnanya tidak mencurigakan.
“Waktu itu saya sempat bertanya ke Pak Aswan. Katanya Pak Aswan yang pesan (Pertamax). Saya menelepon Pak Nadir selaku manajer saya. Saya mengatakan, jangan dijual dulu, kemudian membeli BBM dari resmi (PT Pertamina) 8 ton untuk dicampur,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan saksi, Hakim Anggota Bony Daniel mengatakan, sebagai orang dewasa, saat mengetahui ada kejadian yang tidak benar, Samsul seharusnya tidak diam saja.
“Gimana ini Pak Jaksa? Dia ini tahu BBM ini tidak sesuai standar, dia sudah dewasa, dia tahu itu tidak benar,” tuturnya.
Samsul kemudian menjawab, jika dirinya ketika itu panik, takut diprotes pelanggan. Dia kemudian memutuskan untuk diam karena mencari aman.
“Karena takut dikomplain pelanggan, biar Agung tahu saja. Kami cari aman masing-masing,” ucapnya.
Bony kembali menanggapi dengan mengatakan, seharusnya Samsul melaporkan kejadian itu ke pengawas Migas.
“Kenapa saudara tidak lapor ke migas? Terus bapak kesimpulan cari selamat masing-masing. Saudara sudah dewasa. Itu salah namanya, masyarakat yang dirugikan kalau BBM itu nanti merusak mesin,” tegasnya.
Usai sidang selesai, Hakim Ketua Diah Astuti menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pemanggilan pemilik SPBU Ciceri bernama Sumiyati sebagai saksi selanjutnya.
Sebelumnya, tiga terdakwa dalam kasus dugaan pemalsuan BBM jenis Pertamax menjalani sidang perdana di PN Serang. Ketiga terdakwa yakni Deden Hidayat sebagai penyuplai, Nadir Sudrajat selaku manajer SPBU Ciceri dan Aswan alias Emon selaku pengawas di SPBU Ciceri, Kota Serang.
“Bahwa terdakwa Deden Hidayat Bin Wawan Sudrajat bersama-sama dengan saksi Nadir Sudrajat Alias Nadir Bin Muhtadi dan saksi Aswan Alias H. Emon Bin Sansuwito telah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan,” kata JPU Kejari Serang, Slamet saat membacakan dakwaan.
Ketiganya didakwa melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kata Slamet, kasus ini bermula pada 17 Maret 2025 saat Aswan menghubungi Deden untuk membeli Pertamax dengan harga miring. Saat itu Deden belum memiliki stok.
Beberapa hari kemudian, Deden mendapat tawaran dari seseorang bernama Marko yang kini berstatus buron untuk menjual BBM olahan sebanyak 16.000 liter seharga Rp9.500 per liter.
“Terdakwa Deden menyetujui tawaran tersebut dan langsung menghubungi saksi Aswan dalam rangka menawarkan BBM Jenis Pertamax tanpa Surat Jalan dan tanpa DO seharga Rp10.200 per liter,” kata Slamet.
Pengiriman dilakukan pada malam hari, 20 Maret 2025, menggunakan mobil tangki berlogo PT Pertamina. Proses pembongkaran dilakukan di SPBU 34.421.13 Ciceri, dan disaksikan oleh ketiga terdakwa.
“Dalam rangka untuk membuat BBM Jenis Pertamax hasil olahan bukan dari PT Pertamina tersebut seolah-olah sebagai BBM jenis Pertamax yang diproduksi oleh PT Pertamina, selanjutnya saksi Nadir Sudrajat dan saksi Aswan kemudian mengarahkan terdakwa Deden untuk mencampurkannya dengan Pertamax asli yang masih ada (tersisa) di tangki pendam,” ucapnya.
Sebanyak 8.000 liter Pertamax resmi dari Pertamina kemudian dicampurkan dengan BBM yang dibeli dari Deden. Setelah itu Deden menerima pembayaran sebesar Rp80 juta dari nilai total Rp152 juta dari Aswan selaku pengawas SPBU.
Sedangkan sisa uangnya, dijanjikan Aswan akan dibayar ketika Pertamax itu habis terjual. Setelah itu, Terdakwa Aswan mengambil sampel Pertamax yang tercampur itu dan memberikanya kepada saksi Samsul selaku pengawas dan bagian keuangan SPBU Ciceri.
Namun didapati sampel Pertamax itu berwarna biru pekat, tidak sesuai dengan Pertamax asli dari Pertamina.
“Saksi Samsul kemudian melaporkannya kepada Nadir Sudrajat selaku Manajer Operasional SPBU. Nadir Sudrajat kemudian memerintahkan kepada semua karyawan SPBU untuk segera menutup SPBU tersebut dan selanjutnya pada hari Jumat pagi tanggal 21 Maret 2025, Aswan menghubungi dan meminta terdakwa Deden untuk datang ke SPBU Ciceri dalam rangka mencari solusi terhadap BBM jenis Pertamax yang berwarna biru pekat tersebut,” tuturnya.
Deden lalu menawarkan dua ops, yaitu menyedot ulang BBM atau menambahkan zat pewarna. Namun, usulan itu ditolak Nadir.
Solusi akhir dari Deden adalah menambahkan lagi 8.000 liter Pertamax resmi untuk menutupi perbedaan warna.
“BBM jenis Pertamax tersebut langsung dilakukan pembongkaran (pencampuran) supaya warna BBM jenis Pertamax hasil olahan yang ada di dalam tangki pendam tersebut berubah menjadi warna biru terang sesuai dengan warna BBM Pertamax yang asli dari Pertamina,” sambungnya
Meski telah dilakukan pencampuran dua kali, keluhan dari konsumen terus muncul. Pada 23 Maret 2025 malam, dua nozzle SPBU dilaporkan mengeluarkan BBM dengan warna yang mencurigakan. Esok harinya, Subdit IV Tipidter Polda Banten langsung turun tangan.
“Penyidik dari Subdit IV Tipidter Polda Banten menyegel dua nozzle serta mengambil empat sampel BBM dari tangki pendam untuk diuji laboratorium,” kata Slamet.
Hasil laboratorium tersebut menunjukkan salah satu parameter, yaitu Final Boiling Point (FBP) Pertamax itu, melampaui ambang batas maksimal 215 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas, yakni mencapai 218,5.
Ahli dari Badan Pengatur Hilir Migas, Dedi Armansyah, menyatakan bahwa pencampuran Pertamax olahan dengan Pertamax resmi tanpa izin pemerintah merupakan bentuk pemalsuan.
“Merupakan kegiatan meniru atau menyerupai atau memalsukan BBM sehingga seolah-olah BBM Pertamax asli untuk selanjutnya dipasarkan di dalam negeri,” ujar Slamet.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd