SERANG — Anggota Komisi V DPRD Banten, Taufik Arahman, menilai pemerintah perlu terus menambah Unit Sekolah Baru (USB), khususnya SMAN dan SMKN.
Ia menilai, pemerataan akses pendidikan di Provinsi Banten masih menghadapi persoalan serius, terutama di wilayah Tangerang.
Taufik menyambut, peresmian tujuh USB yang dilakukan Gubernur Banten Andra Soni di SMAN 33 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sepatan, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Tangerang membuat kebutuhan sekolah negeri terus meningkat. Penambahan sekolah baru menjadi langkah penting agar anak-anak tidak kesulitan mendapatkan akses pendidikan negeri.
“Melihat jumlah penduduknya, jujur memang di wilayah Tangerang ini masih kurang dan perlu dibangun kembali Unit Sekolah Baru, baik SMKN ataupun SMAN,” kata Taufik, Selasa (1/9/2026).
Sementara, Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan USB, Ruang Kelas Baru (RKB), dan Program Sekolah Gratis (PSG) bagi sekolah swasta.
Pemprov Banten membangun tujuh USB pada 2025 dengan tambahan daya tampung sekitar 1.356 peserta didik. Ketujuh sekolah itu meliputi:
SMAN 33 Kabupaten Tangerang, SMKN 16 Kabupaten Tangerang, SMKN 12 Kota Tangerang, SKh 01 Kabupaten Serang, SMKN 2 Cihara Kabupaten Lebak, SMAN 9 Kota Serang dan SMKN 17 Kabupaten Pandeglang.
Andra menegaskan, pembangunan USB tidak sekadar mengejar pembangunan gedung. Pemerintah ingin mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat.
“Tidak hanya sekadar membangun gedung sekolah, tetapi lebih dari itu guna menghadirkan kesempatan belajar yang lebih dekat dan lebih luas bagi anak-anak di Provinsi Banten,” ujarnya.
Pemprov Banten juga mengandalkan PSG untuk memperluas akses pendidikan. Pada 2025, program tersebut menjangkau 801 SMA, SMK dan SKh swasta dengan 60.705 siswa sebagai penerima manfaat.
Andra meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kolaborasi, terutama dalam penyediaan lahan. Pemprov Banten akan menangani pembangunan infrastruktur, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan lahan.
“Lahannya disiapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, pembangunan infrastrukturnya provinsi,” tegas Andra.
Data BPS menunjukkan APM SMA/SMK sederajat di Banten naik dari 63,50 persen pada 2024 menjadi 65,28 persen pada 2025. APK juga meningkat dari 79,42 persen menjadi 82,97 persen.
Namun, Andra mengingatkan, capaian tersebut belum cukup. Masih banyak anak usia sekolah menengah yang belum mengakses pendidikan secara optimal.
“Pekerjaan kita belum selesai. Justru angka-angka itu menjadi alasan mengapa Pemprov Banten harus terus memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Kehadiran SMAN 33 Kabupaten Tangerang mendapat sambutan positif warga sekitar. Ketua RT setempat, Muhadi (64), mengatakan warga selama ini menghadapi kendala jarak untuk mengakses sekolah negeri.
Menurutnya, sekolah negeri terdekat sebelumnya berjarak sekitar 1,5 kilometer. Kondisi itu semakin berat karena sekolah swasta masih menarik biaya.
Kini, warga mendapat pilihan baru melalui SMAN 33 dan program sekolah gratis.
“Kami sangat bersyukur adanya program sekolah gratis ditambah lagi dengan adanya sekolah baru ini yang lebih dekat,” kata Muhadi.
Warga lainnya, Tri Hardi (60), juga menyambut keberadaan SMAN 33. Ia berharap sekolah baru tersebut mengakhiri persoalan akses pendidikan yang selama ini muncul setiap penerimaan murid baru.
“Dengan adanya sekolah ini, persoalan itu sudah terselesaikan,” ujarnya.
Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, memastikan Pemkab Tangerang siap membantu Pemprov Banten menambah USB.
Ia menilai, pembangunan sekolah negeri tetap memberi manfaat langsung bagi warga Kabupaten Tangerang meski kewenangan SMA dan SMK berada di tingkat provinsi.
“Oleh karena itu kita siap berkolaborasi bersama Pemprov dalam pembangunan USB ke depan,” kata Maesyal.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Provinsi Banten Jamaluddin memastikan Pemprov tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah akan memenuhi kebutuhan guru, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, serta memperkuat mutu pembelajaran.
Untuk SMK, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Wahyudin