Beranda Pemerintahan Komisi II DPRD Cilegon Minta Industri Tak Jadikan Link and Match Harga...

Komisi II DPRD Cilegon Minta Industri Tak Jadikan Link and Match Harga Mati

Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Hidayatullah. (Maulana/bantennews)

CILEGON – Anggota Komisi II DPRD Cilegon, Hidayatullah, meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Cilegon menghadirkan terobosan baru untuk menekan angka pengangguran. Menurutnya, industri tidak boleh menjadikan konsep Link and Match sebagai syarat mutlak dalam perekrutan tenaga kerja.

Hidayatullah menilai, tidak semua posisi kerja di kawasan industri membutuhkan tenaga kerja yang langsung memiliki keterampilan penuh. Perusahaan bisa merekrut calon pekerja lebih dulu, lalu meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan.

“Link and Match itu memang baik, tapi ada pekerjaan di industri pada bagian tertentu yang bisa merekrut pekerja lebih dulu. Perusahaan bisa meningkatkan kemampuan mereka melalui training,” kata Hidayatullah, Senin (6/7/2026) lalu.

Hidayatullah menilai, tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon sebagai daerah industri merupakan sebuah anomali. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Cilegon menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada pencari kerja lokal.

Ia mengusulkan konsep Match and Link, yaitu mendahulukan kesempatan kerja bagi masyarakat, kemudian meningkatkan keterampilan mereka setelah mulai bekerja.

“Skill jangan menjadi harga mati. Berdayakan dulu tenaga kerja yang ada, lalu tingkatkan kemampuan mereka sambil bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, Disnaker dan industri perlu menjalankan dua skema sekaligus. Selain mempertahankan konsep Link and Match, pemerintah juga harus mendorong Match and Link agar lebih banyak warga mendapat kesempatan masuk ke dunia kerja.

“Harus ada dual system. Link and Match tetap berjalan, tetapi Match and Link juga harus diterapkan karena pengaduan soal tenaga kerja sangat banyak. Saya berharap langkah ini bisa mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.

Selain mendorong perubahan pola rekrutmen, Hidayatullah meminta Disnaker lebih aktif menggali sektor lain yang mampu menyerap tenaga kerja.

Ia menila, sektor informal, terutama UMKM, memiliki potensi besar membuka lapangan kerja baru. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan membangun komunikasi yang lebih efektif dengan dunia usaha.

Baca Juga :  Tekan Covid-19, Pemkab Tangerang Terapkan PPKM Level 4

Penulis : Maulana
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd