LEBAK – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Cileles, Muhamad Saroji, mengkritik pelaksanaan forum konsultasi publik terkait rencana pembangunan PT Bondera Global Internasional di Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak.
Saroji menilai, forum konsultasi publik harus benar-benar membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bukan sekadar menghadirkan sejumlah perwakilan lalu mengklaim sudah mewakili kepentingan warga.
Forum tersebut menghadirkan perwakilan PT Bondera Global Internasional, Camat Cileles, Polsek Cileles, Koramil, serta sejumlah perwakilan masyarakat Desa Cipadang.
“Kehadiran industri berskala besar merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Warga berhak mengetahui rencana kegiatan perusahaan, memberikan masukan, serta ikut mengawal dampak sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, dan lingkungan,” kata Saroji, Jumat (4/9/2026).
PT Bondera Global Internasional diketahui memiliki rencana pengembangan kawasan dengan sejumlah fasilitas dan kegiatan usaha. Rencana tersebut mencakup kawasan industri terpadu, pergudangan dan logistik, kawasan komersial berupa ruko dan rumah kantor, serta perumahan fabrikasi beton dengan hunian tipe 36.
Rencana pengembangan dengan berbagai fungsi tersebut membuat keterlibatan masyarakat dinilai penting sejak tahap awal perencanaan.
Saroji juga mempertanyakan keterlibatan pemuda Cileles dalam forum tersebut. Menurutnya, pemuda akan menghadapi dampak pembangunan dalam jangka panjang sehingga pemerintah dan perusahaan harus memberi mereka ruang yang proporsional untuk ikut menentukan arah pembangunan wilayah.
Saroji menegaskan, KNPI Cileles tidak ingin forum konsultasi publik berubah menjadi acara formalitas yang hanya melibatkan segelintir orang.
“KNPI Cileles tidak ingin forum konsultasi publik berubah menjadi forum segelintir orang, terlebih jika kemudian muncul kesan bahwa forum tersebut hanya menjadi pintu masuk bagi kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi tertentu. Kalau memang untuk kepentingan publik, maka prosesnya juga harus benar-benar terbuka kepada publik,” ujarnya.
Selain transparansi forum, KNPI Cileles menyoroti pembebasan lahan warga yang hingga kini belum lunas. Saroji mendesak perusahaan segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran sebelum pembangunan pabrik berjalan lebih jauh.
Ia mengingatkan, perusahaan jangan sampai membangun fasilitas industri di atas lahan warga, sementara hak pemilik tanah masih menggantung.
“Jangan sampai bangunan pabrik sudah berdiri kokoh, tetapi hak warga atas tanah yang digunakan masih menggantung,” tegasnya.
Saroji memastikan KNPI Cileles akan terus mengawal keterlibatan pemuda dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan industri di wilayah tersebut. Ia juga meminta perusahaan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, dan lingkungan sejak awal.
Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd