CILEGON – Soal kekisruhan yang terjadi antara Fraksi PKS selaku partai dari Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta dengan Walikota Cilegon, Helldy Agustian terkait rotasi dan promosi 392 Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj angkat bicara.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Abdul Ghoffar menyayangkan sikap Walikota Cilegon, Helldy Agustian yang tidak melibatkan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta dalam proses rotasi dan promosi ratusan ASN Pemkot Cilegon tersebut.
Ghoffar bahkan menyebut Helldy merupakan sosok yang tidak tahu berterimakasih karena telah dibantu oleh PKS selaku partner politiknya saat mencalonkan diri sebagai calon Walikota Cilegon pada Pilkada 2020 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Isro mengungkapkan sejatinya terkait tidak dilibatkannya Sanuji dalam proses rotasi dan promosi yang dilakukan oleh Helldy secara regulasi tidak melanggar. Hanya saja, Helldy dianggap mengabaikan soal etika kepada partner politiknya.
“Tentu memang melihat dari sisi-sisi etika barangkali norma-norma dalam berteman, bersahabat idealnya mungkin mereka ngobrol lah antara Walikota dan Wakil Walikota sehingga kalau di tataran tingkat atas selesai, tentu tidak akan berdampak kisruh di internal DPRD. Ini memang mungkin ada etika etika yang dilanggar, sehingga ada ketidakpuasan dari fraksi masing-masing,” katanya, Rabu (17/1/2024).
Isro mengakui Walikota mempunyai hak prerogatif terhadap proses rotasi dan promosi ASN di Pemkot Cilegon. Namun, ia menilai proses perpindahan jabatan ratusan abdi negara tersebut berada di momentum yang kurang tepat lantaran menjelang Pemilu 2024 sehingga terjadi gesekan.
“Hak preogratif kepala daerah untuk merotasi dan mutasi terkait kebutuhan yang dianggap banyak kekosongan. Dengan 392 orang dirotasi mutasi memang terkesan momennya saja yang kurang tepat, menjelang Pileg dan Pilpres yang mana sebenarnya di tataran kelurahan itu sudah beradaptasi sebenarnya. Dengan ini akan berdampak sih menurut saya,” ujarnya.
Isro juga tak menampik dengan rotasi dan promosi ASN Pemkot Cilegon yang besar-besaran itu membuat masyarakat harus kembali beradaptasi. Pasalnya, karena momentum ini bertepatan menjelang Pemilu 2024, tak sedikit penyelenggara yang sebelumnya sudah terkoordinasi secara aktif dengan pejabat sebelumnya.
“Berdampak terhadap adaptasi baru, karena kan tetap sub koordinasi melalui kelurahan, PPK, PPS karena pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dengan keberlangsungan pesta demokrasi tersebut,” ucapnya.
Ia juga kembali menegaskan pentingnya melakukan komunikasi yang baik kepada sejumlah pihak dalam hal apapun, termasuk soal proses rotasi dan promosi ASN Pemkot Cilegon agar tidak ada kekisruhan yang terjadi di masyarakat.
“Minimal mungkin menginformasikan, tapi ya sudahlah lagi-lagi ketika rotasi mutasi selalu ribut, berarti ada sesuatu yang secara regulasi tidak melanggar, tetapi secara norma atau kaidah-kaidah tataran etika ada yang diabaikan,” tutupnya. (Mg-STT/Red)
