Beranda Peristiwa Kios di Mutiara Garuda dan PT TUM Tangerang Dinilai Menyalahi RTRW

Kios di Mutiara Garuda dan PT TUM Tangerang Dinilai Menyalahi RTRW

Pengamat Kebijakan Publik, Akhwil

KAB. TANGERANG – Pengamat Kebijakan Publik, Akhwil meyorot pelaksanaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam menangani pengembang yang nakal. Dirinya mengupas melalui aspek Perencanaan Tata Ruang, dan aturan yang mengikat.

Dijelaskan Akhwil sistem perencanaan tata ruang merupakan suatu proses penyusunan penataan dan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Dimana tujuan itu untuk tertib pemanfaatan ruang. Regulasi tersebut, kata Akhwil terncatum di dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

“Perencaan tata ruang tersebut disuatu wilayah juga tidak terlepas dalam peraturan daerah yang sudah melalui penetapan zonasi, penetapan izin dan pemberian insentif dan disinsentif. Namun tetap mengacu pada tata ruang secara nasional,” ujarnya kepada BantenNews.co.id, Kamis (18/3/2021).

Menyikapi pengembang yang diduga menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah Teluknaga, Kabupaten Tangerang seperti PT Indoglobal Adyapratama pengembang properti Komplek Mutiara Garuda dan PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) aktivitas komersil peternakan.

Akhwil mengatakan pelanggaran yang dilakukan PT Indoglobal Adyapratama mendirikan bangunan kios tidak sesuai peruntukan zonasi tata ruang.

“Apalagi kan tidak disebutkan di aturan daerah untuk membangun kios itu di atas lahan tersebut. Bangunan itu bisa dikatakan bangunan liar,” ujarnya.

Kalau seandainya terbit izin membangun kios di atas lahan tersebut izinnya batal demi hukum. Bagi pejabat atau dinas yang menerbitkan izin tanpa kordinasi yang jelas akan diberikan sanksi pidana.

“Pidana juga dikenakan oleh pembembang. Itu disebutkan juga di UU No 26 Tahun 2007 pasal 21 sampai pasal 26. Untuk pejabat terancam maksimal hukuman 5 tahun penjara dan pengembang maksimal hukuman 15 tahun penjara,” tandas pria yang juga praktisi hukum ini.

“Pemerintah daerah kan sudah melakukan pemanggilan dan jelas ditemukan pelanggaran, itu wajib dilakukan pembongkaran seharusnya,” lanjutnya

Kemudian menyinggung terkait PT TUM, Akhwils mengatakan telah terjadi perubahan RTRW di peraturan daerah. Dimana jika aktivitas komersil tersebut tetap dipaksakan, Pemkab Tangerang harus melakukan tindakan tegas.

“Jangan seenaknya melakukan kegiatan komersil di atas lahan yang tidak ditetapkan Perda RTRW,” ujar Akhwi.

Dalam kesempatan itu, Akhwil mengatakan pelanggaran yang sudah dilakukan tersebut, jelas mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran terbentur dengan peraturan hukum yang berlaku.

“Kan kalau pemerintah daerah mau mendapat retribusi pajak harus mengacu kepada peraturan hukum. Kalau penerimaan pajak tidak sesuai aturan hukum, izinnya aja bermasalah, mana bisa ? Makanya terjadi kebocoran PAD,” pungkasnya.

(Ren/Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini