Keuntungan Ekonomi dan Risiko dengan Dibukanya Tempat Wisata

Oleh : Sugiyarto.S.E.,M.M, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Pamulang

Setelah pemerintah melarang mudik  lebaran demi  memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pasca libur Idul Fitri 1442 H, saat ini pemerintah sedang kembali melakuakn pengawasan arus  balik bagi pemudik  Bagi masyarakat yang nekat mudik tanpat di lengkapi dokumen  persyaratan, maka langsung  di minta untuk putar balik  ke daerah asal.

Tindakan tegas aparat kepolisian ini perlu di apresiasi  dalam rangka  melindungi masyarakat  dari penyebaran  Covid-19. Selain larang mudik, beberapa pemerintah daerah  membuka tempat wisata lokal dengan melarangan bagi warga  di luar Provinsi  DKI atau Provinsi Banten atau kabutpaten Bogor  berwisata ke daerah  mereka, dengan tujuan   untuk membatasi  terjadinya kerumunan yang dapat meningkatan penyebaran Covid-19.

Sebuah dilema ada larang mudik di sisi lain ada beberapa pemerintah daerah  membuka  tempat wisata selama liburan Lebaran dengan persyaratan tertentu.

Pemerintah daerah tentu  memiliki alasan  yang kuat selain untuk membatasi pergerakan manusia. Diharapkan dengan dibukanya wisata lokal maka  perputaran ekonomi di tengah  khususnya pelaku pariwisata  dan UMKM bisa  sedikit bernapas lega selama libur Lebaran.

Selain tujuan ekonomi kebijakan  ini  diambil  sebagai kompensasi bagi masyarakat lokal untuk bisa berlibur  di wilayah  sendiri  setelah  dilarang mudik. Ternyata  antusias masyarakat untuk berwisata   sangat  besar,  sehingga pada hari  kedua lebaran terjadi  kerumunan  luar biasa  padat  seperti di Anyer dan  Ancol. Sehingga pemerintah  daerah kembali menutup  wisata  mereka  untuk masyarakat umum.

Industri  parawisata  selalu  melibatkan banyak pelaku ekonomi. Seperti hotel dan bisnis  makanan  akan mengalami peningkatan. UMKM  juga akan mendapatkan keuntungan dengan di bukanya wisata lokal  tersebut.

Dari sisi keamanan dan kenyamanan bagi wisatwan   yang  menginap   di hotel  pinggiran  pantai   agak mudah  di awasi   oleh pihak keamanan  internal hotel dan satgas  Covid-19  daerah, namun   bagi masyarakat yang berwisata  di  area pantai  umum, petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dengan jumlah   wisatawan yang membludak   di luar  dari  perkiraan  pemerintah   daerah.

Selain  jumlah petugas  terbatas, jika   banyak  masyarakat  yang berkumpul  melebihi kapasitas maka himbauan  yang  di sampaikan oleh petugas sangat tidak efektif dan  cenderung  diabaikan oleh wisatawan.

Wisatawan  dan pelaku  usaha  pada  dasarnya  senang  dengan  dibukanya tempat wisata. Merka juga  sudah jenuh dengan sepinya usaha  mereka semenjak pandemic Covid-19, banyak  pelaku usaha menutup dan memberhentikan karyawan.

Masyarakat juga haus dengan hiburan  serta butuh  piknik dan   terbiasa bebas  tanpa harus dibatasi  dengan aturan hanya  untuk bahagia. Kebiasaan  masyarakat yang terbiasa bebas melakukan perjalanan wisata, tiba – tiba   semua kegiatan  yang mengumpulkan banyak orang mulai   dibatasi dan di atur  oleh  pemerintah tentu  akan membuat  masyarakat kecewa, walaupun pemerintah memiliki  tujuan yang  baik, belum  tentu bisa  di terima dengan  baik  oleh masyarakat.

Banyak  biaya   yang   sudah dikeluarkan  oleh negara   untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomian nasional   serta melindungi   rakyat    terhindar  dari Covid-19, dengan  membantu  biaya perawatan mereka   yang   terpapar   Covid-19  sampai sembuh  melalui anggaran kementrian kesehatan.  Ada juga   bantuan  sosial    dan  subsidi  upah  serta bantuan bagi pelaku  usaha   kecil yang terdampak.

Anggaran  pemerintah   yang seharusnya di gunakan   untuk  pembangunan dan keperluan  yang  produktif  ternyata  harus  direlokasi  untuk kepentingan pemulihan ekonomi. Hal  ini membuat pemerintah harus menetapkan skala prioritas pembangunan.

Dampak pandemi  Covid-19  tidak hanya membuat  negara berkembang  seperti Indonesia  melakukan relokasi  anggaran, banyak negara kaya juga melakukan  hal yang sama.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia dengan  adanya  relokasi anggaran tentu   rencana pembangunan yang sudah di rencanakan  pemerintah akan mengalami perubahan atau di tunda untuk sementara  waktu.

Saat ini pemerintah lebih fokus pada  pemulihan ekonomi dengan biaya  yang tidak sedikit. Penerimaan  negara  pajak  yang  menjadi andalan pemerintah  tidak sesuai dengan target  yang  sudah di tetapkan, Sehingga  membuat defisit  APBN meningkat.

Pemerintah  secara serius  mengatasi  pandemi,  selain  memberikan vaksin  gratis  bagi tenaga kesehatan, lansia  serta pelayan  publik  Pemerintah  juga  menyediakan vaksin gotong  royong   yang bisa    di gunakan   oleh  pelaku usaha  atau industry   untuk  memberikan vaksin  kepada karyawan  mereka.

Dengan adanya vaksin secara masal   di kawasan industry, membuat    kesehatan  dan keselamatan kerja   pelaku  usaha  dan  karyawan   terlindungi dengan baik, sehingga produktifitas  kembali normal   dan industi kembali beroperasi dengan normal dengan tetap menjalankan protol  kesehatan.

Semakin  meningkat disiplin   masyarakat dalam  menjalankan protokol kesehatan  serta bertanggung jawab  terhadap diri sendiri,  maka  semakin cepat kita keluar dari krisis  kesehatan ini dan berkatifiktas kembali secara normal.  Covid-19 adalah musuh kita bersama yang tidak   terlihat  dengan kasat  mata. Dengan menjaga   diri  dan keluarga serta lingkungan terdekat,  berarti  kita telah berperan serta menjaga negara kita bangkit  dan melanjutkan pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

(***)