CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan langkah rasionalisasi anggaran tahun 2025 tidak akan mengganggu program-program prioritas daerah.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, menegaskan kebijakan penyesuaian tersebut justru bertujuan menjaga efisiensi dan fokus pada pelayanan publik yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
“Dampaknya pasti ada, tapi tidak signifikan. Rasionalisasi dilakukan karena adanya koreksi dari dana transfer ke daerah (TKD). Dari total sekitar Rp312 miliar yang terkoreksi, daerah menyesuaikan sekitar Rp236 miliar hingga Rp76 miliar. Insya Allah program prioritas kita tidak terganggu,” kata Robinsar di Kantornya, Senin (27/10/2025).
Meski terjadi penyesuaian, Robinsar memastikan APBD Cilegon masih berada di kisaran Rp1,9 triliun, dan tetap mengedepankan belanja untuk sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kita tetap utamakan pelayanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jadi prioritas utama. Yang kita kurangi itu kegiatan seremonial. Tahun depan rapat-rapat tidak lagi makan besar, cukup snack saja,” ujarnya.
Menurutnya, hampir 80 persen kegiatan sudah dievaluasi dan disesuaikan tanpa mengganggu program prioritas yang sudah tertuang dalam RPJMD.
“Semua kegiatan sudah kita petakan. Sumber pendanaan dari APBD dan dana transfer tetap diarahkan untuk program prioritas,” katanya.
Robinsar menjelaskan, efisiensi juga akan diterapkan terhadap bantuan hibah nonprioritas, seperti kepada organisasi olahraga atau kepramukaan.
“Contohnya hibah ke KONI, Pramuka, dan sejenisnya mungkin akan ada pengurangan. Ini dalam rangka efisiensi,” jelasnya.
Untuk sektor pendanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang (DPUPR), Wali Kota menegaskan pemotongan anggaran tidak berarti penghapusan program. Fokus tetap pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, perbaikan drainase, tandon air, dan pengadaan pompa.
“Prioritas kami tetap pada program pengendalian banjir. Kalau ada yang sifatnya sampingan, itu yang kita tunda dulu. Kalau tandon dan pompa wajib jalan. Jadi tidak ada program penting yang dikorbankan,” tegasnya.
Robinsar juga menyebut bahwa DPUPR masih memiliki alokasi untuk pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) senilai Rp40 miliar. “Jadi anggarannya bukan berkurang untuk pembangunan, tapi sebagian dialihkan untuk pengadaan lahan JLU,” ujarnya.
Selain efisiensi belanja, Pemkot juga tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor yang sudah ada.
“Kita tidak membuat sumber baru, tapi meningkatkan potensi yang sudah ada. Misalnya dari BPHTB, itu potensinya besar. Tapi kita juga tidak mau asal target tinggi tanpa dasar realistis,” jelasnya.
Robinsar menegaskan, prinsip kebijakan fiskal Cilegon ke depan adalah rasional, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin