Ketua Komisi I DPRD Cilegon Ingatkan Soal Netralitas ASN

CILEGON – Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Masduki mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh perangkat kerja Pemkot Cilegon untuk senantiasa menjaga netralitasnya sebagai aparatur dalam seluruh perhelatan pesta politik pada 2024 mendatang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Sebagai Ketua Komisi yang membidangi aparatur dan kepegawaian, saya merasa perlu kembali mengingatkan masalah netralitas ASN Kota Cilegon ini. Agar mereka jangan sampai terjebak dalam persoalan hukum gara-gara terbukti terlibat dalam sebuah praktik-praktik politik seperti kampanye, baik itu secara verbal maupun memunculkan narasi yang mengarah kampanye di media sosial,” ujar Masduki pada Kamis (30/11/2023).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, bila adanya temuan terkait dengan perilaku ASN yang tak netral dan diduga berpihak pada calon-calon atau partai politik tertentu, menurutnya hal itu akan menjadi preseden yang buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melakukan pembinaan terhadap aparaturnya.

“Pasal 2 dalam Undang-undang itu rasanya sudah sangat jelas, setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Maka kalau sampai terjadi pelanggaran, tentu kami dalam kapasitas kontrol tentu juga akan memintai keterangan kepada pemerintah daerah,” jelas wakil rakyat asal daerah pemilihan Citangkil – Ciwandan ini.

Komitmen ASN di seluruh perangkat kerja Pemkot Cilegon dalam mematuhi dan menegakkan peraturan perundangan-undangan tersebut di atas, lanjut Masduki, akan menjadi salah bukti suksesi berjalannya pesta politik di Kota Cilegon secara baik dan demokratis.

“Saya berharap seluruh rangkaian prosesi Pemilu 2024 di Kota Cilegon berjalan kondusif, tidak ada pelanggaran menyangkut netralitas ASN. Termasuk juga pelanggaran berupa dukungan program, sarana dan prasarana yang mengarah keberpihakan kepada calon tertentu maupun pelanggaran netralitas dengan memanfaatkan sumber daya birokrasi,” jelasnya.

(Advertorial)