 kemarin benar-benar mempertimbangkan kompetensi masing-masing aparatur.){kind=link}
KAB. SERANG– Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, berharap agar rotasi dan mutasi pejabat eselon II yang dilakukan Pemkab Serang pada Kamis (16/10/2025) kemarin benar-benar mempertimbangkan kompetensi masing-masing aparatur.
“Semoga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksinya. Rotasi dan mutasi itu kewenangan Bupati, tapi saya berharap penempatannya sesuai dengan kemampuan dan pengalaman pejabat yang bersangkutan,” ujar Bahrul Ulum.
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
Ia menilai, penempatan pejabat yang tidak sesuai bidangnya justru berpotensi menghambat kinerja Organisasi Perangkat Daerah, tak menutup kemungkinan pelayanan bagi masyarakat.
“Hanya dengan kompetensi yang tepatlah seseorang bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya di posisi baru,” katanya.
Kata Ulum, dengan pelaksanaan rotasi dan mutasi eselon II kemarin, masih adanya sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.
Dengan begitu, ia mendorong Pemkab Serang segera melakukan seleksi terbuka atau open bidding agar posisi strategis itu bisa segera terisi dan berjalan optimal.
“Karena ada beberapa OPD yang masih kosong, sebaiknya proses open bidding segera dilakukan agar pejabat baru bisa menyesuaikan diri dengan tugas-tugas barunya,” ucapnya.
Ditegaskan Ulum, bagi aparatur kepala OPD yang baru, pentingnya penyesuaian yang cepat, mengingat, karena rotasi dilakukan di tengah tahun anggaran ini.
“Pejabat baru harus segera memahami pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Jangan sampai pejabat lama ogah-ogahan, sementara pejabat baru tidak dapat menjalankan program yang sudah direncanakan,” jelas ulum.
Menurutnya, DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran sebagaimana kebutuhan dan semestinya.
“Rapat koordinasi di DPRD akan berjalan sesuai tupoksi kami, baik dalam konteks pengawasan maupun budgeting. Yang terdekat adalah rapat gabungan Badan Anggaran dengan TAPD untuk pembahasan APBD 2026,” tuturnya.
Diakhir ia pun menambahkan, setiap komisi di DPRD juga akan menjadwalkan rapat koordinasi dengan mitra kerja masing-masing OPD sesuai kebutuhan dan bidang pengawasannya masing-masing.
Penulis: Rasyid
Editor : TB Ahmad Fauzi