PANDEGLANG – Kamis pagi yang biasanya diwarnai aroma kopi dan suara ayam, di Desa Bangkonol justru dimulai dengan aroma yang menusuk. Ratusan warga bangun lebih awal, bukan untuk panen padi atau membersihkan halaman, melainkan untuk mengemas “hadiah spesial” bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang. Isinya? Bukan bunga, bukan kue, melainkan tumpukan sampah yang mereka kumpulkan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol.
Pagi itu, konvoi truk dan mobil bak terbuka bukan mengangkut logistik bantuan, tapi “paket bau” yang diarak menuju kantor DLH di Jalan Stadion Badak, Majasari. Di sepanjang jalan, bau itu mengiringi langkah dan tawa getir warga.
“Salam untuk Bu Kadis. Kami bawakan hadiah. Spesial, langsung dari TPA,” seru Ahmad Yani, koordinator aksi, sambil mengangkat kantong plastik berisi sampah seperti piala kemenangan.
Di halaman kantor DLH, satu per satu warga menurunkan bungkusan sampah dan meletakkannya di depan pintu masuk. Tak satu pun pejabat keluar. Hanya bau yang masuk, menyusup lewat celah pintu dan jendela, seolah menyampaikan pesan yang tak perlu kata-kata.
Bagi warga, aksi ini bukan sekadar protes, tapi juga pelajaran etika. “Kalau mereka bisa mengirim bau ke hidung kami setiap hari, kenapa kami tidak bisa membalas dengan cara yang sama?” ucap Yani.
Warga Bangkonol sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan TPA yang kini menerima 150 ton sampah per hari dari Kabupaten Serang. Lalat hijau, bau busuk, dan risiko penyakit menjadi bagian dari keseharian.
Mereka bisa saja menerima nasib, jika bukan karena kabar bahwa Pemkab Pandeglang berencana menambah 500 ton per hari dari Tangerang Selatan. “Kalau Serang saja sudah bikin hidung menyerah, bagaimana kalau ditambah Tangsel? Kami bisa pingsan sebelum sarapan,” kata Yani sambil terkekeh, walau nada getir tak bisa disembunyikan.
Bukan hanya soal bau, warga juga menyoal transparansi. Aliansi Warga Sipil (AWS) mempertanyakan hasil kajian yang diklaim sudah dilakukan Pemkab.
“Katanya dikaji, tapi dengan siapa? Hasilnya di mana? Jangan-jangan cuma kajian imajinasi,” sindir Elang Astrajingga dari AWS.
Bagi mereka, Pemkab belum sanggup mengurus sampahnya sendiri, tapi sudah mau menerima “kiriman” dari luar.
Ketua DPRD Pandeglang, Tb Agus Khatibul Umam, sehari sebelumnya meninjau TPA Bangkonol. Ia setuju bahwa infrastruktur belum siap. “Mesin pengolahannya belum ada, SDM belum siap. Jangan dulu terima sampah sebelum siap,” ujarnya.
Ia bahkan menyarankan Pemkab belajar ke daerah yang berhasil mengubah sampah menjadi energi atau produk bernilai jual.
Jika bau masih dibiarkan, warga siap melangkah ke meja hijau. LSM lingkungan sudah mereka gandeng. “Kami warga biasa. Kalau tidak digubris, kami gugat,” tegas Yani.
Di balik aksi ini, tersimpan ironi. Warga yang sering dianggap hanya penerima kebijakan, kini balik mengirim “kebijakan” dalam bentuk paling jujur: sampah. Bukan hanya untuk dihirup, tapi untuk direnungkan.
“Kalau belum siap mengelola, jangan memaksa menerima. Kami bukan menolak pembangunan, kami hanya menolak hidup di tengah aroma kematian yang datang tiap hari,” tutup Yani.
Dan pagi itu, di depan kantor DLH, kado bau itu tetap tergeletak. Diam. Menjadi saksi bahwa kadang, protes paling lantang tak perlu pengeras suara cukup satu truk sampah dan nyali untuk membawanya langsung ke pintu kekuasaan.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin