Kendalikan Inflasi, Pemprov Banten Fokuskan di Tiga Komoditas Ini

SERANG – Pengendalian inflasi yang dilakukan saat ini oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terfokus ada tiga komoditi, yaitu beras, gula pasir dan cabai rawit merah. Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti, Senin (16/10/2023).

Perempuan yang akrab disapa Virgo itu mengatakan, tiga komoditas tersebut bukan hanya menjadi perhatian daerah namun juga pemerintah pusat.

“Secara umum kondisi inflasi kita cukup terkendali. Terdapat beberapa komoditi yang menjadi perhatian secara nasional, yaitu beras, gula pasir dan cabai rawit merah,” kata Virgo.

Virgo juga mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang mengalami fluktuasi harga pada ketiga komoditas tersebut. Provinsi Banten juga mengalami kenaikan harga pada komoditas beras.

“Tentu upaya yang kita lakukan untuk hal tersebut di antaranya, operasi pasar dan gerakan pangan murah. Seperti kemarin kita berkolaborasi dalam rangka memperingati HUT Ke-23 Provinsi Banten dan HUT Ke-391 Kabupaten Tangerang mengadakan gerakan pangan murah,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Virgo, Pemprov Banten juga akan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Beras yang disalurkan berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Provinsi Banten yang beberapa waktu lalu dibelikan beras.

Hal itu juga dilakukan dalam upaya mengatasi rawan pangan dan kekeringan.

“Di samping itu, dari Pemerintah Pusat juga menggelontorkan beras SPHP, kita juga minta Bulog untuk aktif melakukan monitoring ke pasar-pasar yang menjadi target survei indeks harga di Provinsi Banten,” jelasnya.

“Selanjutnya, kita juga mendorong kios-kios di pasar tradisional untuk benar-benar menyalurkan beras SPHP dan tidak main-main dengan beras SPHP,” sambungnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta kepada Tim Satgas Pangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk dapat terus melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyelewengan beras SPHP.

“Satgas pangan akan bertindak tegas. Kita tidak ingin ada lagi seperti sebelumnya, karena ada yang memanfaatkan kondisi yang di masyarakat dengan menyalahgunakan beras SPHP,” imbuhnya. (Mir/Red)