Kebutuhan Bahan Pokok, Pajak dan Pembangunan

Oleh : Sugiyarto.S.E.,M.M, Dosen Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang

Banyak yang merasa  keberatan  jika pemerintah  mengenakan  pajak terhadap sembako. Namun  sampai saat ini   sembako  apa   yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah belum jelas. Salah satu sembako yang dikenal  dan  dibutuhkan oleh masyarakat  adalah beras  sebagai bahan makanan  pokok bagi rakyat Indonesia.

Secara  tidak   langsung  sebenarnya   beras, minyak goreng, telor, tepung terigu dan kebutuhan pokok lainya  sudah dikenakan pajak  pertambahan  nilai  bila  masyarakat belanja  di  pasar modern. Hanya tidak semua individu yang berbelanja membaca struk belanja yang diterima dari kasir . Jadi pungutan pajak   sembako   bukan sesuatu yang baru, namun sudah berjalan lama. Bahkan  air minum  kemasan yang sebagian besar  dikonsumsi oleh masyarakat kota sudah   dikenakan  pajak pertambahan  nilai   dan   masih berjalan sampai saat ini.

Penggunaan kalimat sembako  identik  dengan masyarakat bawah padahal yang membutuhkan sembako adalah semua lapisan masyarakat.  Sehingga pemerintah perlu lebih aktif   memberikan  edukasi  kepada masyarakat terkait pemahaman tentang  tatakelola keuangan negara  dan sumber dana  yang  digunakan  oleh  negara  dalam membiayai operasional  bangsa  Indonesia yang besar ini.

Selain pajak ada  beberapa jenis pendapatan negara yang menjadi  sumber pendapatan negara  seperti dana  hibah, kemudian dana pinjaman dalam dan luar negeri serta dividen   dari badan usaha  milik negara   yang dikelola  oleh pemerintah.

Saat ini  pajak masih menjadi   sumber pendapatan terbesar  bagi   APBN   bangsa  kita  bahkan lebih dari 80 persen penerimaan   APBN   diterima    dari sektor pajak. Fokus pemerintahan presiden Jokowi  dari periode pertama  dan kedua lebih  pada pembangunan  infrastruktur, khususnya jalan, pelabuhan, bandara dan waduk. Diharapkan dengan adanya  infrastruktur  yang memadai membuat  negara  kita memiliki  daya saing global.

Secara umum   investor   tidak  akan pernah melakukan investasi   pada suatu   negara  yang  tidak memiliki  infrastruktur yang   yang memadai. Sebagai ilustrasi sederhana, kalau kita sebagai pelaku usaha tidak mungkin membuka   usaha  disuatu  daerah  yang  tidak  ada pasar,  jalan, listrik  dan akses lainnya  yang  bisa membuat   usaha kita berkembang.

Selama   pandemic banyak anggaran   yang   direlokasi untuk  memberikan bantuan  social dalam  menangani covid-19. Subsidi  diberikan kepada  masyarakat terdampak,   biaya  pengobatan  masyarakat  yang terkonfirmasi covid-19 di tanggung  oleh negara melalui  kementerian kesehatan, sehingga banyak  menguras APBN.

Untuk mewujudkan keadilan sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia  pemerintah sudah melakukan   yang terbaik  untuk rakyatnya  pada situasi dunia  mengalami kesulitan yang sama, walaupun  belum sempurna pemerintah menjalankan fungsinya secara  bertahap sesuai dengan sekala  prioritas.

Ketika bangsa Indonesia  merdeka prioritas pembangunan  tentu  berbeda  dengan masa order baru dan jaman reformasi  saat ini. Namun secara fundamental arah pembangunan  pada masa order  baru disusun secara  sistematis  dalam program  rencana  pembangunan  lima tahun atau yang lebih dikenal dengan REPELITA.

Indonesia  memiliki ribuan pulau dan  masing – masing memiliki   sumberdaya  alam  melimpah serta memiliki karakteristik yang berbeda – beda.

Menurut Kementrian Dalam Negeri  jumlah penduduk Indonesia pada bulan Desember 2020  telah mencapai 271.349.889 jiwa   dan  sebagian besar  tinggal di pulau  jawa (56,1 persen). Dengan jumlah penduduk  terbesar yang tinggal dipulau  jawa tentu tuntutan kebutuhan masyarakat di pulau  jawa  juga lebih  besar.

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi peluang  bagi daerah lain  dalam mengembangkan industri dan  produk  daerah yang bisa  di jual dan  di butuhkan oleh masyarakat  dipulau jawa.  Sebagai contoh kebutuhan daging sapi  yang sering mengalami masalah pasokan, sementara   ada  daerah   yang dekat dengan pulau  jawa  memiliki lahan  yang sangat potensial   sebagai  lahan  peternakan sapi.

Atau kebutuhan  pangan lain  yang potensial  bisa   di pasok dari daerah lain. Untuk membangun kerjasama perdagangan  antar daerah  yang saling menguntungkan tentu   dibutuhkan infrastruktur  yang memadai.  Banyak yang bisa di kembangkan oleh pemimpin daerah melalui kerjasama  antar daerah   dalam membangun perdagangan kebutuhan pokok dan  sumberdaya lainya dari daerah yang saling menguntungkan.

Bila setiap  daerah memiliki tempat wisata dan bisa dikembangkan dengan memanfaatkan dana desa yang diterima dari  pemerintah pusat, maka   potensi peningkatkan pertumbuhan ekonomi disetiap desa akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi  secara  nasional. Saat ini banyak jalan  desa  sudah bagus. Bagi daerah yang memiliki hutan dan gunung bisa dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata atau  daerah pesisir   dengan keindahan pantainya.

Yang perlu dipahami oleh  masyarakat kita bahwa seluruh biaya pembangunan  dan pengembangan daerah  yang diuraikan diatas  berasal dari pajak   yang  dibayarkan oleh masyarakat.

(***)