SERANG – Mahasiswa dari berbagai kampus di Serang kembali menggelar aksi Kamisan di depan Gedung Negara Banten, Kamis (22/10/2026). Dalam aksi ketujuh tersebut, massa menyoroti berbagai persoalan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai perlu dievaluasi.
Aksi dimulai sekitar pukul 16.00. Sekitar 15 orang peserta bergantian menyampaikan orasi sambil membawa poster berisi kritik terhadap pemerintah. Massa juga menggelar lapak baca sebagai bagian dari kegiatan tersebut.
Sejumlah persoalan yang disorot meliputi kebebasan masyarakat sipil, kerusakan lingkungan akibat penambangan, kebakaran hutan dan lahan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga kondisi pendidikan, termasuk rendahnya gaji guru. Massa juga mempertanyakan pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Salah satu orator menilai, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan kepastian terhadap masa depan generasi muda, terutama terkait keberlanjutan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Tidak ada harapan diberikan pemerintah kepada kita sebagai generasi penerus. Apa yang disisakan kepada kita? Bicara air sekarang krisis, bicara udara sekarang krisis, bicara tentang lingkungan kita tidak dijamin lalu apa yang ditinggalkan kepada kita?,” kata salah satu orator.
Bukti Kebebasan Sipil Menyempit
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Serang Tubagus Fajri Ramadhan yang jadi salah satu massa aksi mengatakan, kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga disampaikan melalui pemasangan spanduk refleksi di jembatan penyeberangan orang (JPO) Ciceri, Kota Serang, Selasa (20/10/2026). Spanduk tersebut memuat tagar #cukup2tahun dan sejumlah catatan merah terhadap pemerintahan.
Menurut Tubagus, catatan tersebut mencakup persoalan MBG yang kerap beracun, kebakaran hutan, serta dugaan korupsi dana bencana alam. Namun, spanduk yang dipasang sekitar pukul 05.00 pagi di jembatan penyeberangan orang (JPO) di Ciceri, Kota Serang itu sudah hilang ketika mereka kembali memeriksanya sekitar pukul 09.00.
“Kita juga melihat bahwa pemerintah hari ini bukan lagi takut dengan kebakaran hutan, tapi takut ketika ada tulisan-tulisan,” ujar Tubagus.
Ia juga menyinggung aksi aktivis Greenpeace yang membentangkan spanduk di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada hari yang sama. Menurut dia, peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan yang perlu dipertanyakan terkait respons pemerintah terhadap kritik publik.
Tubagus menilai, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan kemajuan yang memadai. Ia menyoroti pelaksanaan MBG yang menurutnya masih bermasalah serta program KDMP yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan bisnis negara daripada penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat.
Ia mempertanyakan pembangunan gedung-gedung KDMP di lokasi yang dianggap jauh dari pusat aktivitas warga, termasuk kawasan terpencil. Tubagus mengatakan, evaluasi menjadi langkah yang perlu dilakukan terhadap pemerintahan saat ini.
“Perlu kita evaluasi, kalau memang harus anak-anak muda hari ini bersatu ya kalau bisa kita ganti. Makanya kenapa kemarin kita ramai dengan #cukup2tahun saja,” ujarnya.
Pertanyakan Prioritas Pemerintah
Massa aksi lainnya, mahasiswa bernama Arwan juga mempertanyakan respons pemerintah terhadap persoalan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika masyarakat menghadapi dampak kesehatan dan lingkungan.
Arwan membandingkan respons terhadap pemasangan spanduk aktivis Greenpeace di Bundaran HI dengan penanganan kebakaran hutan di Kalimantan yang disebutnya telah berlangsung selama empat bulan. Ia juga mengkritik kegiatan seremonial pemerintah di tengah persoalan tersebut.
Selain persoalan lingkungan, Arwan menyoroti gemuknya kabinet di tengah kondisi anggaran negara dan perekonomian yang menurutnya sedang menghadapi tekanan. Ia mempertanyakan kebijakan belanja pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Arwan mengkritik keberlanjutan program MBG ketika masyarakat masih menghadapi persoalan akses pendidikan, air bersih, dan layanan kesehatan. Ia menilai, anggaran program prioritas tersebut perlu dievaluasi agar penggunaannya dapat menjawab kebutuhan yang lebih mendesak.
“Mungkin dengan anggaran yang cukup besar, ketika MBG dihentikan selama 1 hari, Kalimantan bisa saja beres. Dan juga pendidikan bisa saja menjadi gratis karena tidak ada MBG tersebut,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas KDMP yang menurutnya belum berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai persoalan tersebut membuatnya menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan selama dua tahun terakhir. Ketika diminta memberikan penilaian terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dalam skala 1 hingga 10, Arwan memberikan nilai 2,5.
“Karena masih ada sedikit kebaikan lah, walaupun sedikit,” ujarnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman