Jokowi: Pers Tidak Sedang Baik-baik Saja!

MEDAN – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. “Saya ulangi, dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers, selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang, apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser, karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini,” ujar Presiden saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).

Menurut Presiden, sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan dan menjadi penopang utama demokratisasi.

“Dan, saya punya pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers. Sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur dan menjadi presiden. Saya kesana kemari runtang-runtung saya jalan bareng ke kampung ke pasar, ke desa, ke nelayan dengan rekan-rekan wartawan, dan terbukti insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden,” ucapnya.

Dikatakan bahwa Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. “Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan,” katanya.

Yang kedua, kata Jokowi, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. “Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih lho kita. Sehingga tadi malam saat makan durian, saya mengundang beberapa tokoh insan pers untuk berbicara mengenai ini,” ujarnya.

Saat ini Menkominfo baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan Perpres tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

Tapi ada usulan lain rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

“Saran saya, bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” imbuhnya.

“Sekali lagi, sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Dan, sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” katanya.

Kemudian yang ketiga, kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai hal ini.

“Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope, yang memberi harapan kepada kita semuanya. Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pascafakta dan pascakebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth dan membangun optimisme. Oleh karena itu, saya minta semua pihak, baik kepada lembaga, pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama,” katanya.

Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, kata Jokowi, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan

“Terakhir, memasuki tahun politik, media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif dan tidak terdorong dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi,” imbuhnya.

(Man/Red)