JAKARTA – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menepis klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan pembuktian ijazah setara SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menegaskan, Presiden Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran untuk membawa perkara tersebut ke PTUN.
Syahganda mengatakan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan rujukan informasi yang paling valid dan akurat mengenai sikap resmi Istana.
Dia mengaku ikut mendampingi sekaligus menyaksikan langsung pembicaraan Presiden Prabowo dengan Menko Yusril terkait persoalan tersebut.
“Pak Yusril itu paling benar. Tidak ada (Prabowo sarankan Gibran ke PTUN). Pak Yusril yang benar, karena dia berdiskusi dengan Bapak Presiden tadi. Saya ada di situ,” kata Syahganda, Selasa (10/11/2026).
Membantah Klaim Wapres Gibran
Klarifikasi Bakom RI tersebut sekaligus menepis pengakuan Gibran sebelumnya. Mantan Wali Kota Solo itu sempat menyebut bahwa Prabowo memberikan masukan agar dirinya memperjuangkan persoalan ijazah melalui mekanisme peradilan di PTUN.
Menurut Gibran, Prabowo menyampaikan saran tersebut saat berbicara dengannya pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran juga mengutarakan niatnya untuk mundur dari kursi wakil presiden.
Namun, telaah hukum pemerintah menunjukkan bahwa opsi mengajukan gugatan ke PTUN telah tertutup. Merujuk pada keterangan Yusril Ihza Mahendra, ruang gugatan di PTUN secara materiil sudah tidak lagi relevan maupun memiliki kegunaan hukum.
Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas perkara dengan substansi serupa.
Berdasarkan aspek kedudukan hukum (legal standing), posisi Gibran dinilai tidak memenuhi persyaratan formal. Karena itu, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki legitimasi untuk mengajukan upaya banding maupun peninjauan kembali (PK) di PTUN karena sejak awal tidak terdaftar sebagai pihak tergugat intervensi.
Mekanisme Pengunduran Diri Diserahkan ke Kemenko Hukum
Menanggapi kelanjutan wacana pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden RI, Syahganda memilih tidak berkomentar lebih jauh.
Bakom RI menyerahkan seluruh proses koordinasi dan kajian prosedural terkait pengunduran diri tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
“Pak Yusril yang akan mengurus hal itu (prosedur pengunduran diri Gibran),” tegas Syahganda.
Sumber : suara.com