KAB. TANGERANG – Ironi kembali dipertontonkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Di saat masyarakat terus-menerus diimbau untuk patuh membayar pajak kendaraan tepat waktu, salah satu kendaraan dinas justru ketahuan menunggak pajak hingga 3 tahun lebih. Ya, mobil operasional pengangkut sampah berpelat A 8268 V, yang mestinya jadi simbol pelayanan publik, justru berubah jadi maskot keterlambatan.
Pada Rabu (27/8/2025) siang, mobil truk Isuzu itu terlihat berhenti di bahu jalan Serang–Jakarta, dekat lampu merah Tigaraksa–Cikupa. Bukan untuk mengangkut sampah, melainkan mengganti ban. Ironisnya, plat nomor yang terpasang masih menampilkan masa berlaku pajak April 2023. Jadi bukan hanya bannya yang gundul, tapi surat-suratnya juga.
Tunggakan Rp2,7 Juta, Gratis Iklan Ketidaktaatan
Setelah ditelusuri di laman resmi Pemprov Banten, kendaraan tersebut tercatat menunggak pajak selama 3 tahun, 4 bulan, dan 13 hari. Total tunggakan mencapai Rp2.799.000, dengan rincian yang detail seakan-akan ingin dijadikan laporan keuangan tersendiri: PKB Pokok Rp1.261.000, opsen PKB Rp832.000, SWD Pokok Rp326.000, SWD denda Rp80.000, plus biaya STNK dan TNKB. Lengkap sudah—seperti paket hemat tunggakan.
Padahal, Gubernur Banten sudah meluncurkan program “pemutihan” pajak hingga Oktober 2025. Tujuannya? Mendorong masyarakat agar rajin bayar pajak. Tapi Pemkab Tangerang tampaknya lebih memilih slogan “Ikuti kata-kata kami, bukan perbuatan kami.”
Saling Lempar Ban, Eh, Tanggung Jawab
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Ujat Sudrajat buru-buru angkat tangan. “Itu bukan mobil DLHK, tapi kendaraan milik Kecamatan Cikupa,” ujarnya. Seolah-olah, jika sampahnya bau, yang salah kecamatan; kalau mobilnya menunggak pajak, ya tetap kecamatan.
Camat Cikupa, Supriyadi, akhirnya mengakui kendaraan itu memang milik pihaknya. Ia berdalih tidak ada anggaran untuk bayar pajak sebelumnya.
“Ternyata baru tahun ini ada anggarannya. Insha Allah besok langsung dibayar,” katanya. Besok. Kata sakti yang sering jadi jawaban favorit birokrasi Indonesia.
Rakyat Disuruh Taat, Pemkab Jadi Penunggak
Kejadian ini menjadi potret satir bagaimana birokrasi bekerja: rakyat dituntut bayar pajak tepat waktu, dengan ancaman tilang hingga razia jalanan. Sementara itu, kendaraan dinas pemerintah bisa seenaknya menunggak tiga tahun lebih tanpa ada yang menyentuh.
Mobil pengangkut sampah ini pada akhirnya bukan hanya mengangkut sampah dari jalan, tetapi juga jadi simbol betapa “pajak rakyat untuk negara” bisa berubah menjadi “pajak rakyat untuk ditagih, pajak pemerintah bisa ditunda.”
Tim Redaksi