PANDEGLANG – Dari pusat pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, rumah itu tak berada di pelosok yang sulit dijangkau. Namun, selama lima tahun, tujuh orang justru bertahan di dalam bangunan kecil yang nyaris menyerah pada waktu.
Rumah berukuran sekitar 3×4 meter di Kampung Pabuaran, Desa Babakan Kalanganyar, Kecamatan Pandeglang, itu menjadi tempat tinggal Asmah (36), suaminya Kartoni (35), beserta lima anak mereka.
Dinding kayu dan anyaman bambu mulai lapuk. Bangunan tampak miring. Beberapa batang bambu menopang bagian rumah agar tidak roboh.
Di dalamnya, tidak ada kamar yang memisahkan ruang tidur tujuh anggota keluarga. Lantainya masih tanah. Pakaian dan perabot rumah tangga menumpuk di sudut-sudut ruangan karena keluarga itu tak memiliki lemari.
Ketika hujan datang, persoalannya bertambah. Atap bocor di sejumlah titik dan rasa khawatir ikut masuk ke dalam rumah.
“Takut. Takut kehujanan, bocoran,” kata Asmah, Jumat (21/8/2026).
Hujan bagi keluarga Asmah bukan sekadar musim. Hujan membawa ancaman. Rumah yang sudah miring itu bisa saja ambruk kapan saja.
Meski begitu, Asmah memilih tetap tinggal. “Di rumah aja, enggak mau ngerepotin orang lain,” ujarnya.
Kondisi rumah itu bukan persoalan baru. Asmah mengaku sudah tiga kali mengajukan bantuan perbaikan rumah selama lima tahun terakhir.
Petugas juga beberapa kali datang. Mereka memotret kondisi rumah, mencatat data, lalu meminta KTP dan kartu keluarga.
Namun, pendataan belum membawa perubahan bagi keluarga itu. “Sudah tiga kali,” kata Asmah.
“Iya, foto-foto doang, paling minta KK-nya sama KTP,” sambungnya.
Ironi semakin terasa karena rumah tersebut berada tidak jauh dari Kantor Pemkab Pandeglang. Gedung-gedung pemerintahan dan aktivitas birokrasi berlangsung tak jauh dari tempat tujuh orang bertahan di bawah atap bocor dan dinding lapuk.
Asmah mengaku, pemerintah hanya memberikan bantuan beras. Sementara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum pernah masuk ke keluarganya.
“Dari pemerintah cuma dapat beras saja, kalau PKH enggak dapat,” ujarnya.
Persoalan mereka tak berhenti pada rumah. Keluarga Asmah juga tidak memiliki sumber air sendiri.
Saat kemarau, Asmah mengambil air dari sumur milik warga di tepi sawah. Air itu mereka gunakan untuk mencuci dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, meski kondisinya keruh.
Sementara Kartoni menggantungkan hidup keluarga dengan bekerja serabutan di kebun milik warga. Upahnya jauh dari pasti.
“Kadang gocap, kadang dua, kadang Rp25.000,” kata Kartoni.
Dalam sehari, ia kadang membawa pulang Rp20 ribu. Pada hari lain, penghasilannya mencapai Rp25 ribu atau Rp50 ribu.
Uang itu harus cukup untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan lima anaknya. Rencana memperbaiki rumah terus tertunda karena kebutuhan dapur selalu lebih mendesak.
“Pengin benerin, tapi uangnya enggak ada, habis,” ujarnya.
Kartoni sebenarnya ingin mencari pekerjaan dengan penghasilan lebih besar di luar daerah. Namun, ia mengaku tak memiliki akses untuk mencari pekerjaan ke tempat lain.
“Enggak ada yang bawa. Susah kalau enggak ada yang bawa. Ya sudah di sini aja di kampung, disuruhin orang,” katanya.
Di rumah kecil itu, kemiskinan datang dalam banyak bentuk: dinding yang lapuk, lantai tanah, atap bocor, air bersih yang sulit, dan penghasilan yang tak pernah pasti.
Asmah tidak bicara tentang rumah besar. Ia juga tidak meminta kemewahan. Perempuan itu hanya ingin anak-anaknya memiliki tempat tinggal yang aman.
“Harapan Ibu ini pengin rumahnya bagus untuk anak-anak, kasihan mereka,” katanya.
Harapan itu terdengar sederhana. Namun hingga kini, keluarga Asmah masih menunggu.
Mereka tetap tinggal di rumah yang ditopang bambu, sambil berharap hujan berikutnya tidak menjadi malam ketika bangunan itu akhirnya roboh.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang Ade Taufik belum memberikan penjelasan terkait kondisi rumah Asmah maupun tiga pengajuan bantuan yang disebut keluarga tersebut. Upaya konfirmasi masih berlangsung.
Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd