PANDEGLANG — Dalam momentum Hari Jadi ke-152 Kabupaten Pandeglang, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Pandeglang melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Pandeglang, Uci, mengingatkan agar peringatan hari jadi tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial tanpa makna. Ia menilai, hingga saat ini masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Faktanya, sampai saat ini masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan dan menjadi keluhan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” kata Uci, Rabu (1/4/2026).
Di sektor pendidikan, IPNU menyoroti tingginya angka putus sekolah yang mencapai 42.415 orang. Selain itu, masih banyak sekolah dengan kondisi kurang layak yang membutuhkan perhatian serius.
“Ini perlu menjadi perhatian khusus karena pendidikan adalah fondasi utama dalam meneruskan perjuangan bangsa. Kualitas sarana dan prasarana masih terbatas, serta minimnya apresiasi terhadap tenaga pendidik. Padahal, guru merupakan ujung tombak pendidikan, namun belum mendapatkan perhatian yang layak, baik dari sisi kesejahteraan maupun dukungan terhadap kinerja mereka,” ungkapnya.
Selain pendidikan formal, IPNU juga menyoroti pendidikan nonformal, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Menurutnya, masih banyak pesantren di Pandeglang yang belum terdata secara menyeluruh.
“Pandeglang dikenal sebagai Kota Sejuta Santri Seribu Ulama. Namun, perhatian terhadap kiai dan ustaz masih minim. Kami berharap pemerintah daerah dapat berkolaborasi untuk pendataan serta fasilitasi pesantren yang belum terakomodasi,” jelasnya.
Tak hanya itu, sektor infrastruktur dan kesehatan juga dinilai masih jauh dari kata layak. Hingga 2026, masih banyak jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat tanpa penanganan konkret, dengan alasan keterbatasan anggaran.
“Di sektor kesehatan, masih banyak keluhan masyarakat. Bahkan, di beberapa kecamatan, warga harus ditandu untuk mendapatkan layanan kesehatan karena akses yang sulit dan infrastruktur yang buruk,” tambahnya.
IPNU pun mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, agar janji politik kepala daerah tidak sekadar menjadi retorika.
“PC IPNU Pandeglang memandang bahwa berbagai persoalan ini menunjukkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah, baik dari sisi pembangunan, perencanaan, penganggaran, maupun implementasi kebijakan,” tutupnya.
Penulis: Memed
Editor: Usman Temposo