KAB. SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang masih menghadapi pekerjaan besar dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik. Dari 38 urusan pemerintahan, baru 17 urusan yang mencatatkan inovasi.
Artinya, masih ada 21 urusan yang belum menunjukkan inovasi dalam tata kelola pelayanan.
Kondisi itu juga tercermin dari posisi Kabupaten Serang yang baru menempati peringkat keenam dalam penilaian inovasi daerah tingkat Provinsi Banten. Pemerintah daerah pun mengakui dampak inovasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat belum terasa luas.
Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas mengatakan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berhenti berinovasi. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong setiap OPD memperkuat kolaborasi dan meninggalkan ego sektoral.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan inovasi yang terencana dan terkoordinasi agar mampu mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Bukan saatnya lagi ego sektoral per OPD. Kecepatan melayani dan kualitas pelayanan harus berangkat dari inovasi yang terkoordinasi dan terencana di Pemerintah Kabupaten Serang,” kata Najib usai kegiatan sosialisasi inovasi di Aula TB Suwandi, Pemkab Serang, Rabu (18/11/2026).
Ia mengakui, berbagai inovasi yang berjalan saat ini belum memberikan dampak luas. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengukur keberhasilan inovasi melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan publik.
“Belum terlalu jauh. Output dari inovasi yang harus kita ukur adalah dampaknya terhadap peningkatan kualitas dan sebaran kualitas yang lebih luas,” ujarnya.
Najib juga mengungkapkan, rendahnya capaian penilaian inovasi tidak selalu berarti OPD tidak melakukan pembaruan pelayanan.
Menurutnya, sejumlah OPD mungkin sudah menjalankan inovasi, tetapi belum mendokumentasikan dan melaporkannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida).
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemkab Serang berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan lokakarya pada awal Desember. Pemerintah daerah akan meminta setiap OPD menunjuk person in charge (PIC) yang bertugas merancang dan mengawal inovasi untuk 2027.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), David Yama mengatakan, Kabupaten Serang masih berada pada kategori inovatif, belum mencapai kategori sangat inovatif.
David menyebut, skor inovasi Kabupaten Serang memang meningkat sekitar lima poin dibandingkan periode sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut belum cukup karena inovasi baru menjangkau 17 dari total 38 urusan pemerintahan.
“Masih ada 21 urusan yang belum dilakukan dalam tata kelola pelayanan publik yang inovatif. Ini yang kami dorong agar Kabupaten Serang melakukan pembenahan pada tahun berikutnya,” kata David.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada rendahnya antusiasme pemerintah daerah. Jumlah inovasi yang dilaporkan secara nasional justru meningkat dari 36.742 menjadi 48.246.
David menilai, Kabupaten Serang perlu memperkuat koordinasi antar-OPD, terutama dalam menyamakan pemahaman mengenai indikator penilaian inovasi.
Ia menjelaskan, penilaian kematangan inovasi mencakup 20 indikator yang membutuhkan dukungan dokumen. Karena itu, inovasi yang sudah berjalan tidak akan tercatat optimal jika OPD tidak menyiapkan bukti administrasi dan dokumentasi yang sesuai.
“Bisa jadi inovasinya ada, dokumennya tidak ada. Di situlah peran Bapperida mengoordinasikan semua OPD dan memahami bagaimana indikator itu dimaknai supaya dokumennya tepat,” ujarnya.
David mendorong, Bapperida mengambil peran sebagai penggerak koordinasi agar setiap OPD tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan begitu, inovasi tidak berhenti pada kegiatan administratif atau sekadar memenuhi penilaian, tetapi benar-benar meningkatkan mutu pelayanan publik.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah
