Impor Beras dan Respons Warganet

Oleh : Zaki Nabiha

Sekitar tahun 1988. Album bertajuk Wakil Rakyat beredar. Ada 10 lagu yang sebagian besarnya merupakan refleksi. Gambaran kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Ada juga yang nuansa romantik pada lagu Mata Indah Bola Pingpong atau lagu Dimana. Album studio karya Iwan Fals itu meledak, mendapatkan apresiasi hangat dari publik. Bahkan, lagu yang sama dengan nama albumnya, Wakil Rakyat, dalam setiap unjuk rasa bak menjadi lagu wajib.

Bersama Muhammad Ma’mun, sahabatnya, Iwan Fals melahirkan lagu-lagu dengan lirik padat dan sarat kritik. Menjadi corong suara rakyat. Terutama dari kalangan lemah, wong cilik. Selain lagu Wakil Rakyat, lagu Potret Panen Mimpi Wereng juga menarik. Hingga kini masih faktual dan relevansinya masih kuat. Potret Panen Mimpi Wereng merupakan gambaran kebahagiaan petani menjelang panen raya padi yang harus menerima kenyataan bahwa pesta penyambutan batal karena serangan hama wereng. Sedih, sudah pasti dan rasa kecewa tentu dialami para petani.

Kekecewaan menjelang dan tatkala panen raya itu kini tengah terjadi. Pertengahan Maret 2021 lalu. Petani dikejutkan oleh rencana Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang akan mengimpor beras sebanyak sekitar 1 juta ton. Padahal, Maret hingga April adalah puncaknya panen raya padi.

Sontak saja. Penolakan dan reaksi keras atas rencana itu datang dari berbagai lapisan. Pasalnya, rencana impor tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberi tekanan terhadap harga gabah petani. Harga gabah di saat panen raya saja kerap mengalami penurunan karena teori supply-demand berjalan, apalagi ada wacana mendatangkan beras dari luar negeri. Diketahui, harga gabah di tingkat petani di beberapa daerah menukik.

Beberapa akademisi, pakar, pengamat pertanian, petani, Ormas dan sejumlah pemimpin daerah bersuara. Menyayangkan dan menolak kebiajakan tersebut. Terlebih, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Januari – April 2021 sebesar 14,54 juta ton. Sebelumnya, produksi beras tahun 2020 sebesar 31,33 juta ton dari luas panen 10,66 juta hektare.

Ketimbang pemerintah mengimpor beras melalui Bulog, pihak-pihak yang menolak menyarankan Bulog untuk menyerap hasil panen secara maksimal sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dimana Bulog mendapatkan penugasan khusus untuk melakukan pengadaan gabah atau beras untuk stok cadangan beras pemerintah.

Gelombang Penolakan
Reaksi berbagai bentuk penolakan impor beras terutama di media sosial muncul. Bahkan, video aksi protes salah satu pedagang di Pasar Johar, Kabupaten Karawang Jawa Barat yang diunggah kanal YouTube Saung Kondang sempat viral. Percakapan di jagat twitter pun tidak kalah serunya. Hal inilah yang menarik saya untuk mengikuti percakapan dan melakukan sedikit analisa. Menggunakan kata kunci “impor beras”, 1000 data percakapan terkumpul dari tanggal 21 sampai 23 Maret 2021.

Dari analisa sederhana yang dilakukan, setidaknya ada 5 klaster besar yang cukup mempengaruhi percakapan impor beras di twitter, yaitu @haikal_hasan, @raja4purwa, @democrazymedia, @putrawadapi, dan @kanseulir.

Akun @haikal_hasan diketahui melakukan twit hanya sekali dengan mempost berita impor beras dari salah satu portal news tapi dimention atau diretwit sebanyak 592 kali. Akun @raj4purwa melakukan 3 kali twit soal impor beras dan dimention atau diretwit sebanyak 433 kali. Akun @democrazymedia, pada periode tersebut tidak melakukan twit tentang impor beras tapi dimention sebanyak 409 kali. Sementara itu, @putrawadapi melakukan 9 kali twit dan 359 kali dimention atau diretwit.

Haikal Hasan Baras, nama lengkap pemilik akun @haikal_hasan dengan 615.7 K followers kerap memposting cuitan yang kontra dengan pemerintah. Kehadirannya dalam setiap talkshow menjadi pemantik. Diskusi dan debat panas tiba-tiba menjadi gerr dengan guyon dan dialek khas Betwainya yang kental. Maka tak heran, ia dikenal dengan panggilan Babe Haikal.

Aktif di Medos dan wara wiri tampil di televisi secara tidak langsung menjadikan Babe Haikal sebagai influencer. Terlebih posisinya sebagai Sekjen HRS Center dengan jumlah pendukung yang tidak sedikit. Pria yang sering tampil mengenakan topi seperti Maher Zain, penyanyi asal Libanon yang kini menetap di Swedia beberapa kali berurusan dengan Polisi. Salah satunya yaitu pengakuannya yang kontroversi, mimpi bertemu Rasulullah sempat viral dan menyedot perhatian publik.

Isu impor beras bukan hanya disinggung Babe Haikal, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga cukup aktif menyampaikan penolakan.
Merespon itu semua, Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara, melalui salah satu komisionernya, Yeka Hendra Fatika, meminta Pemerintah untuk menunda keputusan impor beras hingga awal Mei 2021. Menurutnya, ada potensi maladministrasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam kebijakan impor beras.

“Ombudsman meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan rakortas (rapat koordinasi terbatas) guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Perum Bulog pada awal Mei,” kata Yeka dalam keterangan tertulisnya yang saya terima dari rekan-rekan pewarta, Rabu (24/3/2021).

Selang dua hari kemudian, Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia.

Mengutip pernyataannya di laman Setkab, Presiden memastikan beras petani akan diserap oleh Bulog, dan akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya.
“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” ujar Presiden.

Partisipasi dan peran pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan good governance. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar. Karenanya, kritik dan masukan dari kelompok masyarakat yang dialamatkan kepada penyelenggara pemerintahan seyogyanya dimaknai sebagai jalan juang bersama yang berbeda namun memiliki tujuan serupa, diantaranya seperti tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Maka, membangun Indonesia harus guyub. Tidak bisa sendiri. Bahkan bagi manusia setengah dewa sekalipun, ia butuh warganet yang cerewet, hanya untuk sekedar mengingatkan. (*)

Zaki Nabiha
ASN di Biro Humas dan IP Kementan