 ASN akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp312 miliar. Wali Kota Robinsar menegaskan langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.){kind=link}
CILEGON – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tampaknya harus mulai bersiap menghadapi masa pengetatan anggaran. Wali Kota Cilegon, Robinsar, mewacanakan adanya pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi ASN sebagai langkah penyesuaian akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Koreksi dana transfer tersebut tercatat mencapai Rp312 miliar, yang berimbas langsung pada kemampuan fiskal daerah.
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
“Kita nanti coba sesuaikan (soal pemotongan tukin-red) mekanismenya seperti apa, masih kita bahas. Yang jelas, kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah,” ujar Robinsar ditemui di kantornya, Selasa (28/9/2025).
Robinsar menegaskan, kebijakan rasionalisasi anggaran tahun 2025 tidak akan mengorbankan program-program prioritas. Menurutnya, langkah ini justru untuk menjaga efisiensi dan fokus terhadap pelayanan publik yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Dampaknya pasti ada, tapi tidak signifikan. Dari koreksi TKD sebesar Rp312 miliar, daerah menyesuaikan sekitar Rp236 miliar hingga Rp76 miliar. Insya Allah, program prioritas tidak terganggu,” tegasnya.
Meski terjadi penyesuaian, Pemkot Cilegon masih memiliki APBD di kisaran Rp1,9 triliun, dengan fokus tetap pada tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Pelayanan dasar masyarakat tetap jadi prioritas. Yang kita kurangi itu kegiatan seremonial. Tahun depan rapat-rapat tidak lagi makan besar, cukup snack saja,” ujarnya dengan nada tegas.
Robinsar menyebut sekitar 80 persen kegiatan pemerintahan sudah dievaluasi dan disesuaikan agar efisien tanpa mengganggu capaian dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Selain itu, Pemkot juga akan meninjau ulang bantuan hibah nonprioritas, seperti ke organisasi olahraga dan kepemudaan.
“Contohnya hibah ke KONI, Pramuka, dan sejenisnya kemungkinan akan dikurangi. Ini bagian dari langkah efisiensi,” jelasnya.
Untuk sektor pekerjaan umum, Robinsar memastikan tidak ada program strategis yang dikorbankan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tetap akan fokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, perbaikan drainase, pembangunan tandon air, dan pengadaan pompa.
“Prioritas kami tetap pada pengendalian banjir. Kalau ada program tambahan atau sekunder, itu yang kita tunda. Tapi tandon dan pompa wajib jalan,” tegasnya.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin