SERANG– Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Banten menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting untuk menyesuaikan jumlah relawan dengan ketentuan baru Badan Gizi Nasional (BGN) termasuk biaya operasional yang kini dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Kebijakan tersebut berdampak pada pemotongan upah relawan.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 yang terbit pada 29 Oktober 2026, BGN menetapkan kebutuhan relawan harian berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG. Dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima membutuhkan 47 relawan. Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja ditetapkan sebanyak 42 orang untuk 2.500–2.900 penerima, 33 orang untuk 2.000–2.499 penerima, 24 orang untuk 1.500–1.999 penerima, serta 15 orang bagi SPPG yang melayani maksimal 1.499 penerima.
Akibat kebijakan itu, SPPG di sejumlah wilayah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para relawan seperti terjadi di Jawa Barat hingga Jawa Timur.
Kepala SPPG Koroncong Bangkonol, Pandeglang, Ridwan Hidayat, mengatakan, pihaknya memilih mengurangi upah relawan daripada melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Keputusan itu diambil setelah pengelola dapur berkoordinasi dengan para relawan.
Sebelumnya, SPPG Koroncong Bangkonol memiliki 47 relawan. Namun, satu orang relawan keluar karena dinilai sudah tidak produktif dan kerap mengalami sakit. Dengan demikian, jumlah relawan yang tersisa sebanyak 46 orang. Sementara itu, jumlah penerima manfaat di dapur tersebut mencapai 2.517 orang.
Artinya, terdapat selisih empat orang antara jumlah relawan yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja harian berdasarkan ketentuan BGN. Ridwan mengatakan, penyesuaian dilakukan dengan mengatur jadwal kerja bergiliran di setiap divisi. Dengan pola tersebut, tidak semua relawan bekerja setiap hari. Mereka mendapat giliran libur tambahan di luar Sabtu dan Minggu.
“Jadi nominal gaji yang diturunkan. Turun hampir 30 persen. Dari Rp120.000 sekarang jadi cuma Rp85.000 per hari,” kata Ridwan kepada BantenNews.co.id, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pengaturan giliran kerja diterapkan pada sejumlah bagian, mulai dari divisi persiapan bahan makanan, pengolahan, hingga pemorsian. Jumlah pekerja yang masuk setiap hari disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian.
Tim persiapan yang sebelumnya berjumlah tujuh orang, misalnya, kini hanya diisi enam orang dalam satu hari kerja. Begitu pula tim pengolahan dan pemorsian yang masing-masing sebelumnya berjumlah 10 orang, kini hanya sembilan orang yang masuk setiap hari.
Ridwan juga menuturkan kalau pembatasan biaya operasional maksimal di bawah Rp10.000 juga memberatkan. “Sebenarnya perihal dengan pagu operasional yang 3.000 itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap pertama terhadap operasional dapur
ujarnya.
Pola serupa diterapkan di SPPG Cimanuk, Pandeglang. Kepala SPPG Cimanuk Ahmad Daerobi mengatakan, dapurnya melayani sekitar 2.660 penerima manfaat. Jumlah tersebut membuat kebutuhan relawan berdasarkan ketentuan BGN sebanyak 42 orang per hari.
Namun, pengelola memilih mempertahankan 47 relawan yang selama ini bekerja di dapur tersebut. Mereka kemudian diatur secara bergiliran sehingga hanya 42 orang yang bekerja setiap hari.
“ Jadi tetep yang kerja itu 47, cuman nanti yang bakal dapet gaji cuma 42 orang. Nah nanti gaji dari 42 orang itu dibagi ke 47
Perubahan itu berimbas pada pendapatan relawan. Sebelumnya, mereka menerima upah sekitar Rp125.000 per hari. Setelah penyesuaian, upah yang diterima rata-rata menjadi Rp100.000 per hari.
Ahmad mengatakan, skema tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pengelola dan para relawan. Sebelum menerapkannya, ia sempat menawarkan pilihan kepada relawan, termasuk kemungkinan pengurangan jumlah pekerja melalui PHK.
“Ya, kemarin saya rapat sama relawan kan, kebetulan saya kasih opsi mau ada yang dikurangin, yang di-PHK gitu kan karena memang gajinya dikurangin, eh mereka pada setujunya dikurangin gajinya,” kata Ahmad.
Ahmad menilai, ketentuan baru BGN tidak secara langsung memerintahkan pengelola SPPG melakukan PHK. Aturan tersebut memberikan batas kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat. Adapun keputusan untuk mengurangi jumlah pekerja atau menerapkan sistem kerja bergiliran diserahkan kepada masing-masing pengelola dapur.
“Jadi kembali lagi kepada kebijakan dapur masing-masing,” ujarnya.
Ahmad mengatakan, penyesuaian anggaran juga turut memengaruhi kebutuhan biaya lain di dapur, termasuk pembayaran listrik dan kebutuhan operasional sehari-hari. Meski demikian, ia memahami kebijakan itu sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ya sangat-sangat berpengaruh dari mulai biaya gaji relawan, terus biaya operasional yang lainnya listrik segala macem kan pasti kepengaruh itu,” kata Ahmad.
Ia menilai, pengaturan biaya berdasarkan jumlah penerima manfaat dapat membantu menyesuaikan pengeluaran setiap dapur. Sebelumnya, pengelola memiliki keleluasaan mengeluarkan biaya operasional sepanjang disertai nota dan pertanggungjawaban.
“Cuman kan memang ini efisiensi dari BGN. Sebetulnya memang kebijakan ini udah tepat karena memang dari awal kan kita cost tuh operasional berapapun yang dikeluarkan yang penting nota dan pertanggungjawaban sesuai gitu kan,” ujarnya.
Belum Ada Laporan PHK Massal Relawan di Banten
Koordinator Wilayah BGN Banten Asep Rohiyan mengatakan, pihaknya belum menerima laporan PHK relawan secara masif akibat pemberlakuan aturan baru tersebut. BGN Banten justru mendorong pengelola SPPG menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting dan rolling untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja.
Asep mengatakan, pihaknya mengutamakan pengaturan jadwal kerja daripada memberhentikan relawan yang selama ini terlibat dalam operasional dapur.
“Kami di Banten fokusnya itu tidak menjadikan pemecatan sebagai alternatif solusi. Tapi kami lebih mengedepankan kepada pengaturan atau manajemen yang lain contohnya tadi shifting atau rolling,” kata Asep kepada BantenNews.co.id.
Ia mengatakan, pengelola SPPG tetap bisa mempertahankan relawan melalui pengaturan waktu kerja yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, penyesuaian tidak harus berujung pada pemberhentian pekerja.
Asep mengakui, sejumlah kepala SPPG telah berkonsultasi dengan jajaran BGN mengenai pilihan yang dapat ditempuh untuk menyesuaikan jumlah relawan. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan PHK secara langsung dalam skala masif.
“Kami belum menerima laporan yang masif gitu,” ujarnya.
Menurut Asep, kemungkinan relawan mengundurkan diri karena pendapatannya berkurang tetap terbuka. Namun, keputusan tersebut harus berasal dari relawan yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi bentuk paksaan dari pengelola.
Mengenai pembatasan operasional maksimal Rp3.000, Asep mengatakan, ketentuan tersebut sebenarnya bukan aturan baru karena merupakan ketentuan awal yang pernah diberlakukan BGN.
Dalam perkembangannya, menurut dia, BGN sempat menerapkan sistem at cost atau penggunaan anggaran sesuai kebutuhan. Dengan sistem tersebut, pengeluaran operasional tidak terpaku pada batas Rp3.000 per porsi. Namun, kebijakan itu kini dikembalikan pada ketentuan awal seiring perubahan arah kebijakan pimpinan BGN.
Asep mengatakan, pembatasan tersebut berkaitan dengan upaya efisiensi dan pengawasan penggunaan anggaran program MBG.
Ia memahami munculnya keluhan dari sejumlah kepala SPPG karena sebelumnya pengelola memiliki keleluasaan lebih besar dalam menggunakan anggaran operasional. Meski demikian, pengelola kini dituntut menyesuaikan pengeluaran dengan batas anggaran yang ditetapkan.
“Kalau keluhan sih pasti ada Pak ya, karena juga namanya juga proses adaptasi. Kami juga memang memahami bahwa sebelum-sebelumnya kami lebih leluasa karena sistemnya at cost,” kata Asep.
Ia meminta kepala SPPG mengoptimalkan kemampuan manajerial agar pelayanan program tetap berjalan meskipun anggaran lebih terbatas. Menurut dia, pengelola harus mampu mengatur kebutuhan dapur tanpa mengabaikan ketentuan penggunaan anggaran.
“Memang diperlukan kemampuan manajerial dari kepala SPPG untuk bagaimana caranya mengaturlah gitu, ya supaya program terlaksana tapi juga dengan anggaran yang yang lumayan terkontrol gitu,” ujarnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi