KAB. SERANG — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Serang memastikan tetap mengawal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (RAPBD) 2027.
Di sisi lain, Fraksi juga menghormati sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang walk out pada parpiurna dengan agenda jawaban Bupati Serang atas pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 yang digelar, Jumat (2/10/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PAN, H. Rian Adiansyah, menegaskan pihaknya menghormati sikap politik PDIP, tetapi memilih fokus mengawal pembahasan APBD 2027.
Rian menyatakan rapat paripurna kemarin tetap memenuhi ketentuan tata tertib DPRD. Ia merujuk Pasal 106 ayat (4) yang mewajibkan kehadiran bupati dan/atau wakil bupati dalam paripurna pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah.
Menurut Rian, kehadiran Wakil Bupati Serang M. Najib Hamas yang mewakili Bupati Ratu Rachmatuzakiyah telah memenuhi ketentuan tersebut.
“Tentu kita perlu menghargai. Saya menghargai dan menghormati sikap politik Fraksi PDI-P, adalah bagian dari integritas fraksinya masing-masing. Kita kembalikan kepada fraksi masing-masing,” kata Rian saat dihubungi, Sabtu (3/10/2026).
Ia menegaskan, PAN tidak ingin dinamika politik tersebut mengalihkan perhatian DPRD dari pembahasan anggaran daerah.
“Tetapi bagi Fraksi PAN, kami memilih untuk tetap fokus pada agenda pembahasan. Secara aturan Pasal 106 sudah sangat jelas, rapat tetap sah karena dihadiri Wakil Bupati. Jadi kami fokus kawal APBD 2027 agar pro-rakyat,” tegasnya.
Rian juga menilai, jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi telah menyoroti kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Namun, ia menekankan DPRD harus memastikan alokasi anggaran tidak berhenti pada rencana dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Apa yang dibacakan eksekutif sudah fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan untuk tahun 2027. Kami di Fraksi PAN tentu mengapresiasi dan ingin memastikan postur anggaran ini benar-benar berdampak nyata bagi rakyat,” pungkas Rian.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Serang, Fatmawati menilai, ketidakhadiran Bupati menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi pembahasan APBD 2027.
“Ini APBD loh. Bagaimana yang lain? Kemarin kita punya banyak pertanyaan. Sekarang bupati tidak hadir, ya percuma kita ikut paripurna,” kata Fatmawati.
Menurut Fatmawati, fraksinya sebelumnya telah menyampaikan sejumlah pertanyaan dalam pandangan umum fraksi. Ia menilai jawaban atas persoalan strategis dalam RAPBD 2027 seharusnya mendapat perhatian langsung dari kepala daerah.
Ia menegaskan langkah walk out bukan sekadar persoalan politik Fraksi PDIP, tetapi menyangkut penghormatan terhadap fungsi dan legitimasi DPRD dalam membahas APBD.
“Ini bukan masalah standing politik kami, bukan masalah kebijakan dulu, tapi marwah DPRD. Kalau kita tidak bisa menjaga marwah DPRD sendiri, mau apa?” tegasnya.
Wakil Bupati Serang M. Najib Hamas juga menanggapi aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten. Ia mengungkapkan, ketidakhadiran Bupati Ratu Rachmatuzakiyah, Sekretaris Daerah (Sekda), dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang lantaran tengah menjalankan agenda rangkaian Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500.
Najib menjelaskan, Sekda memimpin kegiatan di Pulotunda sementara Asisten Daerah (Asda) II dan III serta Satgas Pengawasan Tambang juga menjalankan agenda di Pabuaran.
Menurut Najib, beberapa OPD juga mengikuti kegiatan sesuai tugas masing-masing. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan, misalnya, terlibat karena menjadi penanggung jawab kegiatan.
Ia menyebut, rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Serang berlangsung sejak pekan sebelumnya hingga 10 Oktober.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Wahyudin