Beranda Kesehatan Hadapi Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan Harus Didorong Gotong Royong yang Kuat

Hadapi Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan Harus Didorong Gotong Royong yang Kuat

278
0
Media Workshop BPJS Kesehatan yang dilakukan secara online dengan seluruh wartawan se Indonesia, Kamis (22/10/2020).

SERANG – Demi Kesejahteraan dan jaminan kesehatan masyarakat milenial dalam menghadapi wabah Pandemi Covid-19, kesadaran korporasi dan masyarakat umum harus tinggi. Mengingat pendanaan BPJS Kesehatan bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat umum dan bisnis korporasi.

“Kesadaran masyarakat umum dan korporasi harus tinggi dan paham bahwa ini program jaminan sosial gotong royong yang harus didukung demi kesejahteraan masyarakat di zaman milenial,” kata Agus Pembagio, Pengamat Kebijakan Publik dalam Media Workshop BPJS Kesehatan yang dilakukan secara online dengan seluruh wartawan se Indonesia, Kamis (22/10/2020).

Staf Khusus Kementerian Keuangan RI bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan, dukungan pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) cukup nyata.



“Dukungan pemerintah cukup nyata dalam program JKN KIS, kita lihat peserta PBI (penerima bantuan iuran) itu sampai 30 September 2020 mencapai 96,4 juta jiwa dan PBPU kelas III mencapai 35,99 juta jiwa. Kalau ditotal lebih dari 125 juta dibantu oleh pemerintah. Begitu juga insentif Nakes yang akan diberikan Maret hingga Desember 2020 nanti dan diperpanjang di 2021 sekitar untuk pusat 235,8 ribu Nakes dan daerah 137,7 ribu Nakes,” ujarnya.

Kemudian, jika dilihat dari profil kepesertaan, maka universal total health coverage JKN KIS itu sudah sangat bagus, lebih dari 90 persen penduduk tercover, dalam waktu sekitar 7 tahun.

“Perdebatannya bukan sekadar naik atau tidaknya iuran, karena prinsip dari JKN KIS adalah yang mampu membayar iuran lebih tinggi untuk menolong yang lain, dan yang tidak mampu dibayar iurannya oleh negara,” imbuhnya.

Untuk itu, demi membangun kesinambungan program tersebut dibangun ekosistem program JKN KIS. “Ini yang kemarin ramai-ramai dengan Perpres yang direvisi, kita bersyukur secara legal ini sah, dan secara legitimate ini kuat karena sudah diuji materil di MA dan ditolak, artinya Perpres 64/2020 ini sah. Legitimate karena programnya berpihak kepada rakyat,” katanya lagi.

Pembangunan ekosistem program JKN KIS itu adalah skema asuransinya menjadi wajib dan lebih diperkuat, manfaatnya dijamin dengan pertumbuhan dasar kesehatan, lalu direview manfaat, iuran dan lainnya.

“Meskipun ada kenaikan iuran tapi itu untuk golongan yang mampu, yang tidak mampu disubsidi negara sebagai penerima bantuan iuran dan kelas III disubsidi juga oleh negara karena sebagian iurannya dibayar pemerintah,” imbuhnya.

Dia juga menyampaikan, di masa pandemi Covid-19, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran kesehatan. “Sesuai Perpres 72/2020 alokasi anggaran kesehatan naik signifikan, hampir dua kali lipat dari Rp113 T menjadi Rp212,5 T, ini belum pernah terjadi dalam sejarah kita, alokasi anggaran kesehatan sebesar ini,” ujarnya.

Dari anggaran Rp212,5 T tersebut, lanjutnya, untuk anggaran JKN untuk penanganan Covid-19 yakni sebesar Rp87,5 T. “Kemudian di dalamnya ada bantuan iuran JKN sebesar Rp3 T, untuk mengantisipasi pemindahan ke kelas III atau menjadi peserta PBI. Ini menjadi komitmen pemerintah,” ucapnya.

Hasbullah Thabrany, Chief of Party USAID Health Financing Activity menyampaikan pentingnya program JKN KIS dan esensi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). “Dalam hidup ini semua ada resiko, maka perlu ada manajemen resiko yang dikelola secara nasional. imbuhnya.

Disebutkannya, UU SJSN JKN menjamin seluruh penduduk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, setiap penduduk berpenghasilan wajib iur dan yang tidak mampu berhak mendapat bantuan iuran, mirip zakat.
Kemudian, dikelola secara nasional agar berkeadilan sosial, sumber dana berasal dari iuran peserta/rakyat dan pemerintah (bagi yang tidak mampu), dana yang terkumpul merupakan dana amanat, dana dikelola secara terpisah dari APBN, menghindari birokrasi yang lambat dan kaku dan Pemda dapat menambah atau melengkapi jaminan.

(Dhe/Red)