TANGSEL – Kekurangan guru di sekolah negeri masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan di Kota Tangerang Selatan. Di saat jumlah murid terus bertambah dan pembangunan sekolah baru direncanakan, pemerintah daerah mengaku tidak bisa bergerak leluasa karena kewenangan rekrutmen tenaga pendidik berada di tangan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mengatakan kebutuhan guru di wilayahnya justru semakin mendesak. Namun, keterbatasan regulasi membuat pemerintah daerah tidak dapat langsung menambah tenaga pendidik sesuai kebutuhan di lapangan.
“Regulasinya di pusat semua karena kita kan dikunci semuanya terkait perekrutan pegawai pemerintah daerah itu dari pusat,” kata Pilar, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat daerah harus mencari jalan keluar sementara untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan. Salah satunya dengan memanfaatkan tenaga pengajar yang direkrut melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Saat ini, sekitar 400 guru PJLP masih menjadi penopang kegiatan pendidikan di sejumlah sekolah negeri di Tangerang Selatan, khususnya bagi tenaga pendidik yang belum masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski demikian, jumlah tersebut dinilai belum mampu menutupi kebutuhan yang terus bertambah akibat meningkatnya jumlah siswa dan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
Pilar menegaskan bahwa pemerintah kota tidak memiliki rencana mengurangi jumlah tenaga pengajar. Sebaliknya, kebutuhan guru justru terus meningkat.
“Guru itu kan di sekolah malah kurang. Jadi kita tidak akan melakukan opsi untuk mengurangi guru, malah kita butuh tambahan guru,” ujarnya.
Krisis tenaga pendidikan juga terjadi pada posisi pengawas sekolah. Pilar mengungkapkan saat ini pengawas sekolah dasar yang tersisa hanya satu orang untuk mengawasi ratusan SD di seluruh Tangerang Selatan.
“Contoh saja guru pengawas kita untuk SD se-Tangsel tinggal satu orang, sedangkan jumlah SD ratusan,” katanya.
Selain masalah sumber daya manusia, Pemkot Tangsel juga menemukan sejumlah persoalan sarana pendidikan. Saat melakukan peninjauan ke SDN Babakan, Pilar mendapati fasilitas toilet yang masih bermasalah serta beberapa bagian bangunan yang memerlukan perbaikan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar maupun membahayakan siswa.
“Saya tadi mengevaluasi terkait toilet sekolah ada juga yang masih mampet. Ini harus segera diperbaiki karena masa retensi sudah selesai,” ujarnya.
Ia juga meminta perbaikan pada bagian plafon dan lisplang bangunan sekolah untuk mengantisipasi risiko kecelakaan.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap menargetkan penambahan kapasitas pendidikan melalui pembangunan tujuh SMP Negeri dalam lima tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
Pilar menjelaskan setiap tahun terdapat sekitar 25 ribu lulusan SD di Tangerang Selatan. Dari jumlah itu, sekitar 12 ribu hingga 15 ribu siswa memilih melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri. Sementara kapasitas sekolah negeri saat ini baru mampu menampung sekitar 10 ribu siswa.
Akibatnya, sekitar 5.000 siswa setiap tahun tidak memperoleh kursi di SMP Negeri. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah kota mengklaim akan terus memperkuat program bantuan pendidikan bagi siswa yang bersekolah di SMP swasta.
“Yang 5 ribu kita alihkan ke biaya SMP swasta supaya sama-sama gratis. Artinya mudah-mudahan tidak ada isu, tidak ada kendala,” tutup Pilar.
Penulis: Ahmad Rizki
Editor: Usman Temposo