Dewan Nilai PTM dengan Vaksinasi di Banten Tak Terkoordinasi dengan Baik

SERANG – Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan menilai pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan vaksinasi untuk siswa-siswi SMA, SMK dan SKh masih belum terkoordinasi dengan baik. Bahkan, dirinya menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten belum mempunyai grand design yang baik.

Dikatakan Fitron, berdasarkan hasil pantauan di beberpa sekolah, kata dia, pelaksanaan PTM dan penyelenggaraan vaksinasi dinilai belum terencana dengan baik.

“Temuan dilapangan dari beberapa sekolah masih belum ada pelaksanaan vaksinasi dan PTM yang terkoordinasi secara jelas,” kata Fitron, Selasa (7/9/2021).

Fitron menilai, seharusnya vaksinasi bagi siswa-siswi SMA, SMK dan SKh dilaksanakn seiring dengan kebijakan PTM terbatas yang baru dimulai pada, Senin (6/9/2021).

“Sehingga diperlukan grand design antara pelaksanaan vaksinasi dan PTM agar menjadi jelas. Termasuk mengenai koordinasi pelaksanaan vaksinasinya kepada siswa. Yang menjadi kekhawatiran saat ini bagaimana jika pelaksanaan PTM dan vaksinasi siswa tidak terorganisir dengan baik. Siapa yang akan melakukan vaksinasi di sekolah sekolah? Apakah dinas provinsi, kabupaten/kota atau pihak lain,” katanya.

Menurutnya, jika pelaksanaan PTM dan vaksinasi siswa SMA/SMK bisa berjalan baik, pihaknya meyakini kedepan para siswa yang sudah lebih dulu melakukannya tersebut bisa dijadikan sebagai duta prokes di masyarakat karena mereka akan di edukasi prokes di sekolah secara teori dan praktek sekaligus.

“Selain pelaksanaan PTM ini penting sekali untuk kemudian kita akan menemukan pemodelan penyelenggaraan prokes yang ideal di sekolah. Prosesnya pasti akan membutuhkan waktu. Sambil jalan kita bisa melakukan penerapan dan evaluasi secara berkala. Mana mungkin itu bisa berjalan dengan baik mana kala pelaksanaan vaksinasinya masih belum optimal,” ujarnya.

Disisi lain, politisi Golkar itu berharap kepada Pemprov Banten untuk dapat segera  membuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaannya dilapangan, agar proses PTM dan pelaksanaan vaksinasi disekolah berjalan optimal.

Meski begitu pihaknya mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut mensukseskan pelaksanaan vaksinasi disekolah, termasuk koordinasi dan grand design pelaksanaannya agar terus ditingkatkan karena penting.

(Mir/Red)