SERANG – Komisi V DPRD Banten menilai program gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Banten minim literasi kesehatan.
“Sederhananya jika dihubungkan dengan Covid-19 seperti ini. Virus ini berbahaya dari jenis penularannya, namun sangat mudah untuk pencegahannya. Pshycal distancing, cuci tangan, jangan sentuh muka, perkuat imun tubuh. Itu diantaranya?,” ujar Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan melalui siaran pers, Selasa (28/4/2020).
Dikatakan Fitron, yang menjadi pertanyaan yaitu seberapa besar masyarakat patuh terhadap pencegahannya. Sehingga Polisi harus turun tangan untuk menegakkan displin.
“Dimana harus ada pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), dan terpaksa masyarakat harus diam di rumah agar secara acak kita bisa menekan penularannya,” katanya.
“Kebijakan itu memaksa kita untuk menghentikan segala macam bentuk aktivitas ekonomi. Ekonomi bukan hanya menyusut tapi banyak yang mandek dan menyebabkan krisis. Kemudian kebijakan pemerintah di tingkat preventif kan harus di bayar dengan ongkos yang mahal. Pemerintah harus menyiapkan sosial safety net atau jaring pengaman sosial yang menguras APBD dan APBN,” sambungnya.
Lebih lanjut Fitron menilai, masyarakat saat ini cenderung disuguhkan dengan berbagai informasi yang ada di sosial media tanpa saringan. Sehingga banyak sekali informasi itu bahkan menyesatkan.
“Alih alih membuat program penanggulangan Covid-19 mereka patuhi, justeru informasi Hoax tersebut malah bertolak belakang dengan program yang di jalankan. Masyarakat tidak memiliki akses yang tepat dalam memperoleh informasinyang benar,” paparnya.
Menurut politisi Golkar itu, pemerintah harus menggandeng berbagai pihak untuk meramu informasi yang benar terkait covid19. Informasi yang tepat tentang cara mencegahnya, dan informasi yang komprehensif terhadap penanganan kuratifnya.
“Disinilah pentingnya program literasi kesehatan karena informasi yang salah cenderung membuat masyarakat bisa disharmoni, menolak tenaga medis, resah karena ada isu salah satu warga yang terpapar sehingga terjadi kekerasan, menolah jenazah dan lain-lain,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk bekerja sama sengan media baik cetak maupun eletronik.
“Rasanya saat yang tepat untuk dibuat program lirerasi kesehatan. Maka saya mengusulkan, gandenglah media untuk dapat menghimpun informasi yang benar, meredam kepanikan dan mendorong masyarakat dapat bertindak yang sewajarnya. Gandeng juga opinion leader. Ajak ulama, ajak mereka menggelorakan semangat dan optimisme,” pungkasnya.
(Tra/Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
